Tahun 2023, Pemko Medan Siapkan 12 Program, 13 Kegiatan & 21 Sub Kegiatan Tangani Stunting

News320 Dilihat

GLOBALMEDAN.COM, MEDAN – Pemko Medan berkomitmen untuk menekan dan menurunkan angka stunting di ibukota Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, di tahun 2022, Pemko Medan telah menganggarkan Rp.198 miliar dengan 15 program, 16 kegiatan serta 29 sub kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  dan 30 kelurahan.

Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota H Aulia Rachman saat menyampaikan komitmen kepala daerah dalam acara Pendampingan Terpadu Percepatan Stunting Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Arya Duta, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (13/10).

“Sedangkan, untuk tahun 2023, Pemko Medan telah membuat rencana kegiatan sebanyak 12 program dengan 13 kegiatan dan 21 sub kegiatan  dengan total pagu anggaran sekitar Rp.41 miliar lebih. Ini kita lakukan sebagai bentuk komitmen Pemko Medan di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota  dalam menurunkan angka stunting di Kota Medan lewat aksi nyata berupa pemantauan dan evaluasi,” kata Aulia Rachman.

BACA JUGA :  MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan Kota Medan benar- benar menjadi kota yang berkah yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Medan. Hal itu diungkapkan Hasyim SE usai mengikuti upacara HUT Kota Medan ke- 432 di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/7/2022). "Kita apresiasi beberapa aspirasi warga sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Ini berkaitan dengan 5 program prioritas yang merupakan harapan bagi warga Kota Medan," ungkap Hasyim SE. Seperti di bidang kesehatan. Hasyim SE menilai, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sudah semakin bagus. Selain itu, ada penambahan kuota yang cukup besar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Sedangkan di 2023, Pemko Medan memiliki program Universal Health Coverage (UHC). "Dengan Program UHC itu, warga Kota Medan sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan provider BPJS Kesehatan secara gratis, dengan membawa KTP. Ini berlaku untuk semua warga Kota Medan tanpa terkecuali. Selama ini kan, berobat gratisnya di Puskesmas," papar Hasyim SE. Selain itu, Hasyim SE menambahkan pemberdayaan UMKM di Kota Medan juga sudah semakin baik yang dibuktikan dengan dimasukkannya produk UMKM ke dalam e-katalog. Menurut Hasyim SE, tentunya ini merupakan wujud komitmen Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. "Artinya, seluruh OPD sudah bisa berbelanja produk UMKM Kota Medan melalui e-katalog," paparnya. Disinggung tentang penanganan banjir, Hasyim SE mmengharapkan Pemko Medan bisa menuntaskan masalah itu. Walau pun selama ini, penanganan genangan air di Kota Medan dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Begitu juga dengan penanganan banjir rob yang sudah dianggarkan dan di tahun 2022 ini sudah bisa digunakan anggarannya. Saya harap ini bisa didukung oleh seluruh stakeholders di Kota Medan, karena ini menjadi aspirasi warga Medan Utara" ujarnya. Terkait dengan infrastruktur jalan yang terlihat semakin banyak perbaikan, Hasyim SE mengharapkan agar kwalitas infrastruktur jalannya juga baik. Jangan, ketika baru diaspal saja yang terlihat mulus, namun tidak diikuti dengan kwalitas yang baik. Begitu juga dengan revitalisasi cagar budaya, seperti Lapangan Merdeka, Medan. Hasyim SE menilai hal itu sebagai langkah yang baik untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Medan. "Saya berharap, di usia Kota Medan yang cukup matang ini, ke- 432, Kota Medan benar- benar bisa menjadi kota yang nyaman, tentram, kondusif, angka kemiskinan bisa diturunkan dan tentunya menjadi kota yang berkah," pungkas Hasyim SE.

Dalam kegiatan yang digelar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Sekretariat Wakil Presiden RI tersebut, Aulia Rachman yang juga merupakan Ketua TP2S Kota Medan tersebut pun menyampaikan, upaya yang dilakukan Pemko Medan untuk menangani stunting juga melalui intervensi gizi spesifik.

“Kita lakukan pemberian makanan tambahan bagi bayi gizi buruk, pelaksanan pos gizi melalui anggaran dana kelurahan. Kemudian, pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi terkait pencegahan stunting, asi eksklusif, pemberian mp-asi, Germas, tata laksana gizi buruk, pemantauan dan promosi pertumbuhan serta gerakan gemar makan ikan,” ungkapnya.

Selain itu, terang Aulia, melakukan intervensi gizi sensitif dengan kegiatan peningkatan penyediaan air minum yang aman dan sanitasi layak. “Kegiatan ini harus jadi semangat kita bersama dalam menurunkan angka stunting,” imbuhnya di hadapan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI Dr Ir Suprayoga Hadi MSP.

Untuk itu di hadapan sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara yang turut hadir di antaranya Kabupaten Serdang Bedagai, Dairi, Simalungun, Batu Bara dan Kabupaten PakPak Barat, Aulia Rachman berharap ke depan Pemko Medan bisa semakin mengkolaborasikan ide-ide dan program yang ada, baik dengan Pemerintah Daerah lain, Provinsi hingga Pusat.

“Untuk itu  tentunya kita butuh data yang valid. Dari data yang tervalidasi itu kita bisa bergerak untuk melakukan intervensi-intervensi secara pasti dan tepat sasaran agar hasilnya optimal. Sebab, setiap daerah memiliki peta geografis yang berbeda-beda. Semoga upaya dan komitmen kita ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Sementara itu  Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI Dr Ir Suprayoga Hadi MSP mengungkapkan, tujuan  kegiatan ini digelar untuk mendalami isu dan permasalahan pokok yang mengakibatkan terjadinya stunting.

“Selain Sumatera Utara, kita juga melakukan pendampingan di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuannya juga ingin memastikan intervensi program-program yang dirancang dan dijalankan berjalan baik di masyarakat,” ungkap Suprayoga.(rizky)