GLOBALMEDAN.COM, MEDAN – Pemko Medan menggelar tes urine di Ruang Rapat III Balai Kota Medan, Selasa (29/3). Pelaksanaan tes urine yang dilakukan mendadak ini diikuti 125 orang pejabat yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian serta camat.
Tes yang dilakukan hasil kerjasama Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD&PSDM) Kota Medan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut menindaklanjuti instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemko Medan.
Usai mengikuti tes urine, Kepala BKDPSDM Kota Medan Zain Noval mengatakan, mekanisme pengambilan tes urine ini memang terkesan mendadak. Sebab, Wali Kota berharap pemeriksaan ini dilakukan dengan sebenar-benarnya dan fair.
“Jadi ini dilakukan tanpa adanya rekayasa. Sebab, Pak Wali ingin membuktikan bahwa jajaran pendukung pelaksanaan tugas program kerja beliau, bersih dari penggunaan zat adiktif terutama narkoba. Proses ini kita tunggu sampai dengan selesai dan secara administrasi tim dari BNN akan memberikan resume dan rekomendasi atas hasil dari pemeriksaan tes urine kepada 125 orang tersebut,” kata Noval.
Lebih lanjut Noval menjelaskan, program tes narkoba ini sebenarnya masuk ke dalam visi misi Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota yakni untuk menciptakan profesionalisme bagi jajaran ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna melayani masyarakat.
BACA JUGA : MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan Kota Medan benar- benar menjadi kota yang berkah yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Medan. Hal itu diungkapkan Hasyim SE usai mengikuti upacara HUT Kota Medan ke- 432 di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/7/2022). "Kita apresiasi beberapa aspirasi warga sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Ini berkaitan dengan 5 program prioritas yang merupakan harapan bagi warga Kota Medan," ungkap Hasyim SE. Seperti di bidang kesehatan. Hasyim SE menilai, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sudah semakin bagus. Selain itu, ada penambahan kuota yang cukup besar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Sedangkan di 2023, Pemko Medan memiliki program Universal Health Coverage (UHC). "Dengan Program UHC itu, warga Kota Medan sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan provider BPJS Kesehatan secara gratis, dengan membawa KTP. Ini berlaku untuk semua warga Kota Medan tanpa terkecuali. Selama ini kan, berobat gratisnya di Puskesmas," papar Hasyim SE. Selain itu, Hasyim SE menambahkan pemberdayaan UMKM di Kota Medan juga sudah semakin baik yang dibuktikan dengan dimasukkannya produk UMKM ke dalam e-katalog. Menurut Hasyim SE, tentunya ini merupakan wujud komitmen Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. "Artinya, seluruh OPD sudah bisa berbelanja produk UMKM Kota Medan melalui e-katalog," paparnya. Disinggung tentang penanganan banjir, Hasyim SE mmengharapkan Pemko Medan bisa menuntaskan masalah itu. Walau pun selama ini, penanganan genangan air di Kota Medan dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Begitu juga dengan penanganan banjir rob yang sudah dianggarkan dan di tahun 2022 ini sudah bisa digunakan anggarannya. Saya harap ini bisa didukung oleh seluruh stakeholders di Kota Medan, karena ini menjadi aspirasi warga Medan Utara" ujarnya. Terkait dengan infrastruktur jalan yang terlihat semakin banyak perbaikan, Hasyim SE mengharapkan agar kwalitas infrastruktur jalannya juga baik. Jangan, ketika baru diaspal saja yang terlihat mulus, namun tidak diikuti dengan kwalitas yang baik. Begitu juga dengan revitalisasi cagar budaya, seperti Lapangan Merdeka, Medan. Hasyim SE menilai hal itu sebagai langkah yang baik untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Medan. "Saya berharap, di usia Kota Medan yang cukup matang ini, ke- 432, Kota Medan benar- benar bisa menjadi kota yang nyaman, tentram, kondusif, angka kemiskinan bisa diturunkan dan tentunya menjadi kota yang berkah," pungkas Hasyim SE.
“Bagaimana kita bisa melayani masyarakat kalau para aparaturnya terindikasi zat-zat yang terlarang. Kegiatan ini sebenarnya tidak ada indikasi, tetapi memang jadi program rutin Bapak Wali Kota melalui BKD&PSDM. Bapak Wali Kota juga berpesan kepada seluruh jajaran Pemko Medan agar dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme dan bersih dari narkoba,” pesannya.
Tes urine ini, kata Noval tidak hanya dilakukan kepada pejabat struktural dan pimpinan unit kerjanya saja, tapi seluruh pegawai di lingkungan Pemko Medan sebanyak 12.300 orang, termasuk P3K dan PHL yang akan dilakukan secara bertahap di unit kerja masing-masing.
“Untuk hasilnya, kita masih menunggu karena mungkin nanti BNN akan menyurati atau beraudiensi langsung dengan Pak Wali. Mengenai waktunya akan disesuaikan, sebab tidak melalui kita, BKD&PSDM hanya melakukan penyelenggaraan saja. Hasilnya nanti akan disampaikan langsung kepada Pak Wali Kota,” jelasnya.
Terkait sanksi, terang Noval, secara ketentuan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mengamanahkan beberapa sanksi hukuman bagi ASN yang menyalahi atau melanggar ketentuan.
“Secara teknis nanti kita akan berkoordinasi dengan inspektorat, manakala ada dari tes urine ini terindikasi. Namun secara teknis, saya belum bisa menyampaikan saat ini karena nanti BNN akan langsung berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota,” pungkasnya.(rizky)
