GLOBALMEDAN.COM, MEDAN – Pemko Medan meminta PLN Medan transparan soal data pelanggan di kota ini. Transparansi ini diperlukan agar dapat diketahui secara benar dan pasti besar Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang dipungut PLN dari warga Medan.
Desakan ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota H. Aulia Rachman, Selasa (15/2), dalam pertemuan dengan pihak PLN Medan di Jalan Listrik Medan. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari Rapat Pembahasan PPJU di kantor Wali Kota, Selasa (8/2) pekan lalu.
Pertemuan lanjutan ini diawali pemaparan Senior Manager Niaga & Manejemen Pelanggan, Chairuddin. Sayangnya, dalam pemaparan itu Chairuddin hanya menjelaskan tentang mekanisme atau sistem pembayaran masyarakat.
Hal ini membuat Aulia kecewa. Wakil Wali Kota ingin pihak PLN memaparkan secara transparan data pelanggan, bukan soal mekanisme pembayaran masyarakat. Berulangkali Aulia menegaskan agar PLN dapat memberikan transparan data ke Pemko Medan, guna mensingkronkan data-data tersebut antara PLN dan Pemko Medan.
“Kita minta keterbukaan dari pihak PLN, sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita mufakati sama-sama. Jangan ada ego sektoral yang dilakukan PLN,” ungkap Aulia seraya mengatakan, tidak transparannya PLN soal data pelanggan dapat dikatakan sebagai ego sektoral.
Dalam pertemuan lanjutan ini, Aulia kembali menyampaikan bahwa Kontribusi yang diperoleh pemko Medan selama ini tidak sesuai dengan pajak yang dipungut PT PLN. Kita hanya ingin apa yang telah dipungut PLN, harus dikembalikan sesuai yang dipungut.
BACA JUGA : MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan Kota Medan benar- benar menjadi kota yang berkah yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Medan. Hal itu diungkapkan Hasyim SE usai mengikuti upacara HUT Kota Medan ke- 432 di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/7/2022). "Kita apresiasi beberapa aspirasi warga sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Ini berkaitan dengan 5 program prioritas yang merupakan harapan bagi warga Kota Medan," ungkap Hasyim SE. Seperti di bidang kesehatan. Hasyim SE menilai, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sudah semakin bagus. Selain itu, ada penambahan kuota yang cukup besar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Sedangkan di 2023, Pemko Medan memiliki program Universal Health Coverage (UHC). "Dengan Program UHC itu, warga Kota Medan sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan provider BPJS Kesehatan secara gratis, dengan membawa KTP. Ini berlaku untuk semua warga Kota Medan tanpa terkecuali. Selama ini kan, berobat gratisnya di Puskesmas," papar Hasyim SE. Selain itu, Hasyim SE menambahkan pemberdayaan UMKM di Kota Medan juga sudah semakin baik yang dibuktikan dengan dimasukkannya produk UMKM ke dalam e-katalog. Menurut Hasyim SE, tentunya ini merupakan wujud komitmen Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. "Artinya, seluruh OPD sudah bisa berbelanja produk UMKM Kota Medan melalui e-katalog," paparnya. Disinggung tentang penanganan banjir, Hasyim SE mmengharapkan Pemko Medan bisa menuntaskan masalah itu. Walau pun selama ini, penanganan genangan air di Kota Medan dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Begitu juga dengan penanganan banjir rob yang sudah dianggarkan dan di tahun 2022 ini sudah bisa digunakan anggarannya. Saya harap ini bisa didukung oleh seluruh stakeholders di Kota Medan, karena ini menjadi aspirasi warga Medan Utara" ujarnya. Terkait dengan infrastruktur jalan yang terlihat semakin banyak perbaikan, Hasyim SE mengharapkan agar kwalitas infrastruktur jalannya juga baik. Jangan, ketika baru diaspal saja yang terlihat mulus, namun tidak diikuti dengan kwalitas yang baik. Begitu juga dengan revitalisasi cagar budaya, seperti Lapangan Merdeka, Medan. Hasyim SE menilai hal itu sebagai langkah yang baik untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Medan. "Saya berharap, di usia Kota Medan yang cukup matang ini, ke- 432, Kota Medan benar- benar bisa menjadi kota yang nyaman, tentram, kondusif, angka kemiskinan bisa diturunkan dan tentunya menjadi kota yang berkah," pungkas Hasyim SE.
“Ini hak rakyat, makanya saya ingin cobalah buka data. Saya ingin lihat, karena tidak sesuai yang masuk ke kita,” ujar Aulia dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Syarifuddin Irsan Dongoran, Kepala BPPRD Medan Benny Sinomba Siregar, perwakilan Kajari Belawan dan Medan itu.
Sebagaimana disampaikan Aulia dalam pertemuan sebelumnya, tercatat 525.000 rumah tangga di Kota Medan yang menjadi pelanggan listrik. Dari jumlah itu, rumah yang tidak layak huni hanya 62.000 rumah. Berarti ada sekitar 453.000 rumah yang layak huni. Jumlah itu, ungkapnya, belum termasuk golongan industri maupun perhotelan. Oleh karenanya, tegasnya, harusnya sudah lebih yang masuk dana kedalam kas Kota Medan.
“Buka data segamblang-gamblangnya. Kita minta per klaster aja, seperti klaster Utara. Kan ada 4 Klaster termasuk Deli Serdang itu kan, nanti kita minta yang Medan saja. Berapa R1, berapa R2, berapa R3. Setiap bulan itu kan masuk. Insyallah akan lebih dapatnya Pemko Medan, saya yakin,” ungkap Aulia.
Dalam pertemuan lanjutan ini, Wakil Wali Kota dan pihak PLN menyepakati untuk melakukan pertemuan kembali. Dijadwalkan pertemuan akan dilaksanakan pada Kamis (17/2) di kantor Wali Kota Medan. Dan pertemuan ini direncanakan akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution.(rizky)
