KK dan KTP Sering Tak Online, Kerap Jadi Pertanyaan Warga Saat Sosper Perda No.5 Tahun 2015
MEDAN – Anggota DPRD Medan, Parlindungan Sipahutar meminta permasalahan KTP dan KK yang sering bermasalah atau tidak online harus menjadi perhatian perangkat kelurahan, kecamatan dan Disdukcapil Kota Medan sehingga ke pengurusan jaminan sosial dan bantuan lainnya.
Penegasan ini disampaikan Anggota DPRD Medan Fraksi Demokrat asal Daerah Pemilihan (Dapil) III, Medan Timur, Perjuangan dan Tembung, Parlindungan Sipahutar kepada wartawan, seusai melaksanakan Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2015 tentang penanggulangan Kemiskinan yang berlangsung di Jalan M Yakop No.29, LK II, Kelurahan Sei Kera Hilir, Medan Perjuangan, Sabtu (23/06/22).
Lanjut Parlindungan Sipahutar meminta warga untuk proaktif juga melaporkan kepada Kepling, bila KTP dan KK ada kendala atau tidak online. “Jadi ini menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan peserta sosper,” sebutnya lagi.
Parlindungan juga menuturkan pihaknya juga merespon keluhan warga yang saat ini ada kendala soal pembayaran iuran BJPS Mandiri yang ingin beralih ke BPJS PBI, dikarenakan adanya tunggakan. “Untuk itulah kita meminta ada solusi oleh Pemko Medan cara menanggulangi nya apakah melalui dana hibah atau kebijakan lain, sehingga tidak menjadi kendala ketika terjadi peralihan,”tuturnya.
Dikatakannya, ganjil rasanya, hanya karena belum melunasi iuran, mereka tidak bisa beralih kepada BPJS PBI yang ditanggung oleh pemerintah.
Selain itu lanjut Parlindungan dalam Sosper ini tidak hanya membacakan isi perda, tapi juga membuka ruang diskusi kepada warga yang hadir sebagai peserta sehingga ada solusinya dari kendala yanv dihadapi saja.
Dalam sosper ini juga dihadiri oleh Aslinah Sirait mewakili Camat Medan Perjuangan, Dedy Irwanto Pardede selaku Koordinator PKH Dinsos Medan, dr Ayu Primadiyanti perwakilan dari Dinkes Kota Medan dan Sri Lestari perwakilan dari Puskesmas Sentosa Baru.
Mewakili Puskesmas Sentosa Baru, Sri Lestari mengatakan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pihaknya membantu melakukan pengusulan BPJS KIS PBI APBD bagi warga kurang mampu.
“Selanjutnya, puskesmas juga melaksanakan program Pos Gizi, melakukan pemantauan untuk balita gizi buruk, serta pendeteksian orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang penyebabnya lebih banyak faktor ekonomi,” katanya.
“Kalau ada informasi tentang balita dengan gizi buruk, silahkan disampaikan ke Puskesmas Sentosa Baru, agar segera mendapatkan penanganan,” ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan Kecamatan Perjuangan, Aslinah Sirait menyampaikan mulai, kepling dan Kecamatan siap memberikan memfasilitasinya.
Ia juga menegaskan bila pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pihak kelurahan dan kecamatan siap memfasilitasi sehingga bisa mendapatkan bantuan termasuk mempermudah untuk pengajuan izin usaha dalam mendapatkan modal usaha atau bisa mendownload aplikasinya.
Nah menyikapi adanya pemasangan stiker warga yang kurang mampu tapi belum mendapatkan bantuan, Parlindungan juga meminta agar pihak Dinsos, Kecamatan dan Kelurahan segera menindaklanjutinya. “Artinya kalau ada seleksi maka yang sudah terdata dan belum mendapatkan bantuan sebaiknya memprioritaskannya,”ucap Parlindungan.
Masih pada sosper, bagi warga yang sudah mapam sebaiknya melaporkan agar bantuan kepada warga yang membutuhkan. “Warga juga diimbau jika mereka sudah mapan atau mampu sebaiknya paham agar tidak mengaku keluarga tidak mampu bila kenyataannya tergolong keluarga mampu, hanya demi untuk memperoleh bantuan dari pemerintah yang seharusnya untuk warga tidak mampu, tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut, Dedy Irwanto Pardede selaku Koordinator PKH Dinsos Medan siap memfasilitasi masyarakat Kota Medan, dalam mendapatkan pelayanan dengan melengkapi persyaratan yang ada termasuk mengkordinasi dengan instansi lainnya dalam penyaluran program pemerintah. (red)
