Sekjen PDIP: Pertemuan Sri Mulyani-Megawati Disebut Bahas Politisasi Bansos
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membicarakan soal upaya politisasi bansos jelang Pilpres 2024.
Kabar tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam pertemuan itu, Hasto mengatakan Sri Mulyani dan Megawati secara garis besar membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia.
“Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar,” ujarnya di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Menurut Hasto, politisasi bansos untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 merupakan pelanggaran serius.
“Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat, dari pajak kita, harus kembali pada rakyat secara tepat,” ucapnya.
Kendati, Hasto enggan mengungkapkan apakah pertemuan itu juga membahas rencana pengunduran diri Sri Mulyani dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau tidak.
Hasto mengatakan Megawati sejatinya rutin menggelar pertemuan dengan Sri Mulyani.
Pertemuan dilakukan secara rutin lantaran keduanya merupakan Dewan Pengarah di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Kabar Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan mencuat belakangan ini. Kabar pertama kali diungkapkan Ekonom Senior Faisal Basri.
Informasi dari sumber CNNIndonesia.com, keinginan mengundurkan diri Sri Mulyani dipicu aksi ugal-ugalan Jokowi mengucurkan bansos jelang Pilpres 2024.
Tak hanya bendahara negara tersebut, beberapa menteri lainnya juga disebut akan mundur karena kecewa dengan Jokowi yang memihak Prabowo-Gibran.
Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu tersebut. Ia mengatakan selama ini dirinya hanya bekerja saja.
Kabar mundur ini kembali menguat setelah muncul agenda dadakan Sri Mulyani bertemu dengan Jokowi pada Jumat (2/2/2024).
Namun, istana menepis anggapan pertemuan itu terkait isu Sri Mulyani akan hengkang dari Kabinet Indonesia Maju.
Belakangan, Faisal Basri pun menduga para menteri Jokowi belum mau mundur karena ada pihak yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.
Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati.
Ia mengatakan tim yang datang itu lantas ‘menyandera’ para menteri agar tidak mundur. Caranya, dengan mengungkit kasus hukum pada yang bersangkutan.
“Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (5/2/2024).
CNNIndonesia.com