Pj Sekda Dairi Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024

News128 Dilihat

DAIRI – Pemerintah Kabupaten Dairi, yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Jonny Hutasoit dan didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suasta Ginting, mengikuti Rakor pengendalian inflasi daerah tahun 2024 melalui zoom meeting (Senin 20 /5/2024).

Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir yang memimpin rapat tersebut mengatakan dari data yang diperoleh (Badan Pusat Statistik), terdapat beberapa Provinsi tertinggi inflasi, yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Papua Barat serta Banten.

“Kepada para Gubernur untuk memperhatikan hal ini. Jadi mohon perhatian kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi dengan melakukan turun kelapangan serta melakukan berbagai upaya,” ujar Tomsi Tohir.

 

Lebih lanjut Tomsi Tohir menyampaikan, perkembangan inflasi dari tahun ke tahun di 150 Pemda Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2024, Kabupaten Minahasa Selatan angka inflasi tertinggi mencapai 7,56% yoy dan Kabupaten Belitung Timur angka inflasi terendah sebesar 0,78% yoy. Sebagai catatan untuk Kabupaten Dairi mengikuti angka inflasi Pematang Siantar sebesar 3,92% yoy.

Plt. Sekjen Kemendagri juga menyampaikan untuk Indeks Perkembangan Harga bahan pangan (IPH), komoditi yang mengalami kenaikan adalah bawang merah, cabai merah dan gula pasir.

“Permasalahan distribusi adalah permasalahan yang sangat penting. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan adalah hal yang wajib dilakukan,” ujarnya.

BACA JUGA :  MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan Kota Medan benar- benar menjadi kota yang berkah yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Medan. Hal itu diungkapkan Hasyim SE usai mengikuti upacara HUT Kota Medan ke- 432 di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/7/2022). "Kita apresiasi beberapa aspirasi warga sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Ini berkaitan dengan 5 program prioritas yang merupakan harapan bagi warga Kota Medan," ungkap Hasyim SE. Seperti di bidang kesehatan. Hasyim SE menilai, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sudah semakin bagus. Selain itu, ada penambahan kuota yang cukup besar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Sedangkan di 2023, Pemko Medan memiliki program Universal Health Coverage (UHC). "Dengan Program UHC itu, warga Kota Medan sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan provider BPJS Kesehatan secara gratis, dengan membawa KTP. Ini berlaku untuk semua warga Kota Medan tanpa terkecuali. Selama ini kan, berobat gratisnya di Puskesmas," papar Hasyim SE. Selain itu, Hasyim SE menambahkan pemberdayaan UMKM di Kota Medan juga sudah semakin baik yang dibuktikan dengan dimasukkannya produk UMKM ke dalam e-katalog. Menurut Hasyim SE, tentunya ini merupakan wujud komitmen Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. "Artinya, seluruh OPD sudah bisa berbelanja produk UMKM Kota Medan melalui e-katalog," paparnya. Disinggung tentang penanganan banjir, Hasyim SE mmengharapkan Pemko Medan bisa menuntaskan masalah itu. Walau pun selama ini, penanganan genangan air di Kota Medan dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Begitu juga dengan penanganan banjir rob yang sudah dianggarkan dan di tahun 2022 ini sudah bisa digunakan anggarannya. Saya harap ini bisa didukung oleh seluruh stakeholders di Kota Medan, karena ini menjadi aspirasi warga Medan Utara" ujarnya. Terkait dengan infrastruktur jalan yang terlihat semakin banyak perbaikan, Hasyim SE mengharapkan agar kwalitas infrastruktur jalannya juga baik. Jangan, ketika baru diaspal saja yang terlihat mulus, namun tidak diikuti dengan kwalitas yang baik. Begitu juga dengan revitalisasi cagar budaya, seperti Lapangan Merdeka, Medan. Hasyim SE menilai hal itu sebagai langkah yang baik untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Medan. "Saya berharap, di usia Kota Medan yang cukup matang ini, ke- 432, Kota Medan benar- benar bisa menjadi kota yang nyaman, tentram, kondusif, angka kemiskinan bisa diturunkan dan tentunya menjadi kota yang berkah," pungkas Hasyim SE.

Menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Dairi segera melakukan Rapat Teknis setelah Rapat Koordinasi bersama Kemendagri selesai dilaksanakan.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Dairi, Suasta Ginting, S.Sos, MAP dipaparkan langkah langkah pengendalian inflasi dalam bentuk matriks kerja untuk membagi tugas, waktu pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan sehingga diharapkan seluruh sasaran pengendalian inflasi dapat terpenuhi.

Sebagai tindaklanjut rapat teknis ini disepakati akan digelar Rapat menyeluruh TPID Kabupaten Dairi pada Senin, 27 Mei 2024 untuk menetapkan Rencana Aksi sebagai pedoman dan tanggung jawab bersama mendukung tingkat Inflasi tetap terjaga 2-4 % yoy untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Dalam Rapat teknis dimaksud Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Dairi sebagai sekretaris TPID Kabupaten Dairi memaparkan Indeks Perkembangan Harga di Kabupaten Dairi Minggu III Mei 2024 dibandingkan Minggu II Mei 2024 bahwa dari 17 Komoditi pokok ada kenaikan IPH 1 %.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bappeda Romedi Bangun, Kepala Dinas Perindagkop UKM Iwan Taruna Berutu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Masaraya Berutu, Kepala Bagian Perekonomian Lipinus Sembiring, Kepala Dinas Sosial Agel Siregar. (Red)