KPPU dan Kejagung Eksekusi Pelaku Usaha Tak Bayar Denda
GLOBALMEDAN.COM, MEDAN- Kerjasama antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kejaksaan Agung RI, khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) eksekusi pelaku usaha mangkir dari sanksi denda yang dikenakan KPPU dalam putusan pelangggaran persaingan usaha.
“Hal ini ditunjukkan dari dipenuhinya denda oleh terlapor yang dihukum KPPU dalam tiga putusan perkara persekongkolan tender,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam siaran persnya diterima redaksi, Rabu (9/11/2022).
Disebutkannya pada penagihannya KPPU telah melalui proses yang alot selama lebih 9 tahun. Melalui kerjasama dengan Jamdatun, terlapor yang mangkir tersebut akhirnya memenuhi sanksi denda ditetapkan.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan yang dilakukan Ketua KPPU M. Afif Hasbullah dengan Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di Kantor Kejaksaan Agung RI Jakarta Senin (7/11/2022).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut pejabat Sekretariat KPPU, antara lain Direktur Investigasi Gopprera Panggabean dan Kepala Biro Hukum Ima Damayanti.
Sebagai informasi, KPPU dan Kejaksaan Agung RI membuat Nota Kesepahaman pada tanggal 4 Juni 2021 untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga, termasuk penanganan masalah keperdataan, penelusuran dan pemulihan aset, dan pertukaran data dan informasi.
Secara khusus, dengan Jamdatun, KPPU membuat kerjasama lebih lanjut guna melaksanakan nota kesepahaman tersebut.
Kerjasama dengan Jamdatun dilaksanakan sejak 9 September 2021 dengan berbagai lingkup, antara lain pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi
Kemudian pemberian pertimbangan hukum oleh JPN dengan memberikan pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau audit dibidang perdata.
Selan itu tindakan hukum antara lain pemberian jasa hukum oleh JPN di luar penegakan hukum, pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, maupun kerjasama lainnya seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan mitigasi risiko hukum.
Salah satu tujuan kerjasama tersebut untuk meningkatkan kemampuan eksekusi atas putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap.
Saat ini masih terdapat 109 putusan KPPU berkekuatan hukum tetap yang belum dilaksanakan.
Terdapat 319 terlapor yang mangkir dari pelaksanaan putusan tersebut, dengan total denda yang belum dibayarkan mencapai Rp341 miliar.
Kerjasama KPPU dengan Kejaksaan Agung RI salah satunya ditujukan untuk membantu proses eksekusi tersebut, baik secara ligitasi maupun non-litigasi.
Dengan demimian Sehingga tidak tertutup kemungkinan, Kejaksaan Agung RI akan mempidanakan para terlapor yang mangkir dari pelaksanaan Putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap tersebut.
Disebutkannya, implementasi kerjasama diawali dalam proses eksekusi putusan KPPU yang telah lama tidak dipenuhi terlapor, khususnya setelah melalui berbagai proses persuasif yang dilakukan KPPU.
Terdapat 3 putusan KPPU yang dieksekusi bersama Jamdatun, yakni putusan No. 08/KPPU-L/2010, putusan No. 10/KPPUL/2010, dan putusan No. 14/KPPU-L/2010.
“Ketiga putusan ini merupakan pilot project dari pelaksanaan kerja sama tersebut,” beber Deswin Nur.
Dalam hal ini, KPPU menggandeng Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Muara Bungo dalam melakukan eksekusi atas terlapor dalam putusan tersebut, yakni PT Bungo Pantai Bersaudara yang berkedudukan hukum di Muaro Bungo, Provinsi Jambi.
KPPU sebelumnya selama lebih dari 9 tahun melakukan proses ekseksusi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tahun 2013.
Namun proses eksekusi yang dilakukan KPPU belum berhasil karena terkendala pihak terlapor enggan membayar denda. Proses eksekusi akhirnya membuahkan hasil setelah melibatkan Jamdatun dan kedua Kejaksaan tersebut.
Selain ketiga putusan di atas, KPPU dan Jamdatun turut melakukan upaya persuasif kepada terlapor dalam putusan perkara KPPU No. 10/KPPU-I/2015, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2020.
Melalui proses tersebut di 2022, terlapor akhirnya memberikan komitmen untuk memenuhi pembayaran denda persaingan usaha yang mencapai Rp3,4 miliar untuk disetorkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Upaya kerjasama kedua lembaga ini akan terus berjalan, utamanya dalam proses eksekusi denda persaingan usaha atas terlapor agar mematuhi putusan
KPPU.
Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari tindakan yang dilakukan Jamdatun.
Karenanya pada pertemuan itu Ketua KPPU mengapresiasi kerjasama efektif yang dilakukan Kejaksaan Agung RI, khususnya Jamdatun, yang telah meningkatkan kepatuhan erlapor dalam eksekusi putusan.
Ditargetkan seluruh putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat dieksekusi KPPU, akan dikerjasamakan dengan Kejaksaan Agung RI untuk pelaksanaannya, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. ( swisma)
