Fraksi Nasdem DPRD Medan Minta Pemko Segera Realisasikan 273 Warga Masuk BPJS Gratis

News225 Dilihat

GLOBALMEDAN.COM, MEDAN – Ketua Fraksi P Nasdem DPRD Kota Medan Afif Abdillah meminta Pemko Medan segera merealisasikan usulan DPRD Medan penambahan 100 ribu warga menjadi peserta BPJS Kesehatan Program Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS yang ditanggung APBD Medan. Sekitar 173 ribu warga kurang mampu yang sudah didata menjadi peserta BPJS PBI tahun 2022 ini harus dimaksimalkan.

“Total yang kita harapkan 273 ribu warga menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI yang sudah kita tambahkan di bagian anggaran (Banggar) pada pembahasan R-APBD tahun anggaran 2022 yang November tahun 2021 lalu jangan ditunda-tunda lagi,” kata Afif Abdillah kepada wartawan, Selasa (25/1) di DPRD Medan.

Putra mantan Wali Kota Medan H Abdillah AK MBA ini mengungkapkan bahwa pemko sudah menganggarkan Rp 3 miliar untuk warga Unregister, yaitu yang tidak memiliki BPJS Kesehatan agar bisa dirawat inap di rumah sakit. Komisi II meminta pemko agar anggarannya ditambah menjadi Rp 10 miliar karena takut plafonnya cepat penuh.

“Kami mengusulkan agar peserta BPJS Kesehatan mandiri tapi ada tunggakan cicilan supaya masuk dalam Unregister, sehingga perlu penambahan anggaran. Peserta mandiri bisa dirawat inap asalkan melunasi dulu tunggakan. Makanya kami usulkan masuk di Unregister, tapi hanya untuk rawat inap, untuk rawat jalan harus pakai BPJS,” terangnya.

BACA JUGA :  MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan Kota Medan benar- benar menjadi kota yang berkah yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Medan. Hal itu diungkapkan Hasyim SE usai mengikuti upacara HUT Kota Medan ke- 432 di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/7/2022). "Kita apresiasi beberapa aspirasi warga sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Ini berkaitan dengan 5 program prioritas yang merupakan harapan bagi warga Kota Medan," ungkap Hasyim SE. Seperti di bidang kesehatan. Hasyim SE menilai, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sudah semakin bagus. Selain itu, ada penambahan kuota yang cukup besar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Sedangkan di 2023, Pemko Medan memiliki program Universal Health Coverage (UHC). "Dengan Program UHC itu, warga Kota Medan sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan provider BPJS Kesehatan secara gratis, dengan membawa KTP. Ini berlaku untuk semua warga Kota Medan tanpa terkecuali. Selama ini kan, berobat gratisnya di Puskesmas," papar Hasyim SE. Selain itu, Hasyim SE menambahkan pemberdayaan UMKM di Kota Medan juga sudah semakin baik yang dibuktikan dengan dimasukkannya produk UMKM ke dalam e-katalog. Menurut Hasyim SE, tentunya ini merupakan wujud komitmen Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. "Artinya, seluruh OPD sudah bisa berbelanja produk UMKM Kota Medan melalui e-katalog," paparnya. Disinggung tentang penanganan banjir, Hasyim SE mmengharapkan Pemko Medan bisa menuntaskan masalah itu. Walau pun selama ini, penanganan genangan air di Kota Medan dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Begitu juga dengan penanganan banjir rob yang sudah dianggarkan dan di tahun 2022 ini sudah bisa digunakan anggarannya. Saya harap ini bisa didukung oleh seluruh stakeholders di Kota Medan, karena ini menjadi aspirasi warga Medan Utara" ujarnya. Terkait dengan infrastruktur jalan yang terlihat semakin banyak perbaikan, Hasyim SE mengharapkan agar kwalitas infrastruktur jalannya juga baik. Jangan, ketika baru diaspal saja yang terlihat mulus, namun tidak diikuti dengan kwalitas yang baik. Begitu juga dengan revitalisasi cagar budaya, seperti Lapangan Merdeka, Medan. Hasyim SE menilai hal itu sebagai langkah yang baik untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Medan. "Saya berharap, di usia Kota Medan yang cukup matang ini, ke- 432, Kota Medan benar- benar bisa menjadi kota yang nyaman, tentram, kondusif, angka kemiskinan bisa diturunkan dan tentunya menjadi kota yang berkah," pungkas Hasyim SE.

Afif yang duduk di Komisi II bidang Kesra ini menjelaskan bahwa warga Unregister akan dirawat di RS Pirngadi. Jika RS Pemko Medan kekurangan alat atau diketernya tidak ada, misalnya pasien penyakit jantung, RS Pirngadi bisa merujuk ke rumah sakit lain. Meski dirujuk, biayanya tetap dari anggaran Unregister (gratis), bukan ditagih dari pasien.

Dia meminta kepada dinas terkait agar mendata kembali peserta BPJS PBI yang selama ini sudah ada. Karena banyak dari mereka sudah pindah, tidak lagi penduduk Medan. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia tapi BPJSnya tetap dibayar. Diperkirakan jumlahnya ada 20 sampai 30 persen, kalau bisa didata dan dihabpus maka bisa ditambahkan kepada warga yang belum menjadi peserta BPJS PBI.

Terkait peserta BPJS Mandiri dan menunggak kata Afif jumlahnya sangat banyak. Terlebih selama pandemi Covid, banyak ekonomi masyarakat yang terganggu sehingga tidak mampu membayar iuran mandiri. Ketika ditanya apakah anggaran Unregister mampu menampung semua semua yang menunggak? Afif mengatakan bisa ditampung, karena Unregister adalah pasien rawat inap.

“Makanya perlu ditambah rumah sakit yang menampung peserta Unregister. Seperti warga Medan Utara, terlalu jauh ke Pirngadi, harus ada rumah sakit rujukan di kawasan tersebut,” tuturnya.(rizky)