MEDAN – HMI Cabang Medan Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Dinamika Demokrasi Pasca Putusan MK: “Implikasi Pemisahan Politik Nasional-Lokal”.
FGD diadakan di Jl. Adinegoro No. 15 Student Center HMI Cabang Medan, Senin 21 Juli 2025, dengan menghadirkan narasumber yang mewakili penyelenggara pemilu, perwakilan legislatif dan praktisi hukum tata negara.
Melalui FGD ini membahas dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan waktu pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah.
Para narasumber memandang bahwa putusan ini membawa konsekuensi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam aspek konstitusi. Pemisahan tersebut dinilai berpotensi mengubah prinsip dasar keserentakan pemilu yang sebelumnya dijalankan untuk menjamin efisiensi dan integrasi politik nasional
Dr Sutarto MSi .engatakan bahwa pemisahan agenda politik nasional dan lokal dapat memunculkan dinamika baru dalam pola komunikasi partai politik dan masyarakat.
Partai politik akan dituntut untuk membagi fokus dan sumber daya secara lebih kompleks dalam dua momentum berbeda, yang bisa berdampak pada efektivitas konsolidasi dan kaderisasi.
Di sisi lain, terdapat peluang bagi peningkatan kualitas demokrasi lokal yang lebih kontekstual dan partisipatif jika dikelola dengan baik.
Kemudian beliau mengatakan ada 3 point yang menjadi fokus pada forum fgd ini yang pertama adalah: implikasi terhadap aspek konstitusi, implikasi terhadap aspek politik dan terakhir implikasi yang terjadi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Sedangkan dalam aspek hukum, Dr Andryan SH MH menyoroti kekhawatiran akan multitafsir terhadap putusan MK yang dinilai tidak secara eksplisit menjelaskan batasan dan arah pelaksanaan teknisnya.
Hal ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat membuka ruang konflik antara institusi penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peraturan turunan dan interpretasi hukum yang tegas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ambiguitas.
Di sisi lain, Robby Effendi mengatakan forum ini menilai bahwa pemisahan waktu pemilu berpotensi memberi ruang yang lebih besar bagi kepala daerah dan calon pemimpin lokal untuk membangun komunikasi politik yang lebih intens dengan masyarakat tanpa bayang-bayang kepentingan politik nasional.
Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi menciptakan ketidakharmonisan antara arah kebijakan pusat dan daerah jika tidak ada mekanisme sinergi yang jelas
Sebagai kesimpulan, para narasumber dan peserta FGD sepakat bahwa putusan MK ini merupakan momen penting dalam dinamika demokrasi Indonesia yang perlu disikapi dengan persiapan matang, kajian akademik yang mendalam, serta regulasi turunan yang komprehensif.
HMI Cabang Medan Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik melalui forum ini berharap agar diskursus seperti ini dapat memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi agar tetap konstitusional, partisipatif, dan berkeadilan
Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Medan, Ilham Panggabean, berharap kegiatan FGD ini tidak hanya dilakukan sekali ini saja.
“Kegiatan-kegiatan seperti ini baiknya rutin dan berkelanjutan sehingga anak-anak muda khususnya mahasiswa dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk bangsa dan negara,” harapnya. (Red)
