MEDAN– Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Nurul Hasanudin mengimbau Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) agar siap untuk dilakukan pendataan lengkap.
“Sayang sekali kalau KUMKM Sumut tidak mau didata. Sebab dia tidak bisa masuk database Kemenkop UMKM,” kata Hasan usai membuka workshop indikator strategis untuk insan pers yang digelar BPS Sumut di Hotel JW Marriott, Medan Selasa (24/10/:2023).
Disebutkannya, masih ada KUMKM yang belum terbuka atau tertutup dengan usahanya. Seharusnya Koperasi dan UMKM mau didata.
Sebab kalau KUMKM tidak masuk database maka jika ada bantuan, maka mereka tidak akan mendapatkannya.
Hasan mengatakan, saat ini Pendataan Lengkap KUMKM di Sumatera Utara masih terus berlanjut.
Dikatakannya, sekarang ini pendataan lengkap sedang proses validasi. Hasil akhirnya nanti di Kementerian Koperasi dan UMKM.
Pada workshop ini menghadirkan narasumber Statistisi Ahli Madya yang juga Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sumut, Azantaro yang memaparkan pengangguran vs kemiskinan dan Martina Situmorang berbicara tentang inflasi.
Selain itu Pemdi Dewantoro tentang Indikator Pertumbuhan
Ekonomi dan Pembangunan Manusia.
Indikator Inflasi dan Perdagangan T Maiza Inaya dan Indikator Pertanian, Industri dan Pertambangan disampaikan Rita Herawaty.
Hasan juga memaparkan selama masa PL KUMKM tak ada masalah di lapangan. Cuma ada satu kecelakaan UMKM di Samosir dan sudah dicover BPJS.
Dijelaskannya, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM di 19 kabupaten/kota di Sumut. Dominan banyaknya di daerah terjauh dari Kota Medan seperti Nias, Samosir dan Padang Lawas. Paling dekat di Binjai.
Pada 2023, Pendataan Lengkap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM23) diselenggarakan di 215 kabupaten/kota.
Di 32 provinsi, kecuali di Provinsi DIY dan Bali. Pendataan pada usaha yang menetap dan tidak menetap.
Untuk cakupan, di Sumatera Utara pada 2023 ini, PL-KUMKM diselenggarakan di 19 kabupaten/kota (13 Kabupaten dan 6 Kota). Dengan petugas sebanyak 3.316 orang.
Pengumpulan data kegiatan Pendataan Lengkap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM) 2023 diselenggararakan pada 15 September-14 Oktober 2023.
Pengumpulan data secara door to door dengan moda Computer Assisted Personal Interview (CAPI), dilengkapi dengan geotag dan foto khusus untuk bangunan UMKM dan koperasi.
Informasi yang dikumpulkan yaitu informasi unit usaha/perusahaan, informasi pelaku usaha dan informasi karakteristik usaha.
Menurutnya ada belasan indikator yang didata yang pendataannya berdasarkan lingkungan/Kepling.
Menurutnya semua Koperasi dan UMKM didata, termasuk pedagang keliling.
Di 2023 ini, BPS melaksanakan pendataan lengkap koperasi dan UMKM (PL-KUMKM). Saat ini karakteristik dan keberadaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) sangat dinamis berkembang.
Dalam pembangunan dibutuhkan Evidence-based policy untuk penyusunan kebijakan.
Statistik yang dibutuhkan diawali dengan tahapan perencanaan, penentuan target dan strategi pembangunan.
Kemudian tahapan pelaksanaan pembangunan melalui penyediaan input dan proses untuk mencapai target yang diharapkan.
Tahapan pengendalian guna memastikan batasan-batasan untuk menjamin ketercapaian pembangunan yang dipenuhi.
Selain itu tahapan evaluasi untuk mengukur outcome, efektifitas dan dampak pembangunan serta bagaimana keberlanjutannnya.
Dalam menyusun strategi pembangunan diperlukan dukungan data yang baik.
Kolaborasi penyediaan data dari setiap penyelenggaraan kegiatan statistik sangat diperlukan dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI), baik antara BPS dengan K/L/Pemda.
BPS bertanggungjawab menghasilkan data makro yang akurat dan berkualitas sesuai dengan amanat UU Statistik no.16 tahun 1997.
Sedangkan K/L/Pemda untuk keperluan intervensi kebijakan pada level mikro, untuk memberikan akses masyarakat kepada layanan program yang membutuhkan penyediaan data mikro bersifat target sasaran.
Menurutnya, faktor yang mempengaruhi performa KUMKM diantaranya adalah regulasi KUMKM, keadaan pasar, akses terhadap dukungan finansial, pengembangan dan inovasi usaha kapabilitas wirausaha dan budaya wirausaha.
Untuk membantu KUMKM dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut serta untuk keperluan perencanaan dan evaluasi, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku KUMKM.
Untuk itu pemerintah mendorong terciptanya data tunggal melalui penciptaan sistem informasi terintegrasi.
Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM (SIDTKUMKM), merupakan sebuah platform inovatif yang dapat menggabungkan data dari berbagai sumber terkait UMKM menjadi satu data tunggal yang terintegrasi.
Ia menyebut pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan secara bertahap mulai 2022 sampai 2024 dimaksudkan untuk memperoleh data Koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian.
“Data yang diperoleh antara lain: informasi tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan, permodalan, penggunaan internet, izin usaha, dan pola kemitraan,” ungkapnya. (swisma)
