MEDAN– Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara (LLDikti Wil I Sumut) mewajibkan mahasiswa baru menjalani tes urine sebagai upaya pencegahan penyalah gunaan narkoba di lingkungan perguruan tinggi.
“Kita tekankan kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar melakuka pemeriksaan tes urine kepada calon mahasiswa barunya,” kata Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof. Saiful Anwar Matondang, MA., Ph.D pada Simposium Bela Negara Humanis, Rabu (18/6/2025).
Saiful yang juga sebagai Pembina Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Sumut menyebutkan, tes urine ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyalah gunaan narkoba di kalangan mahasiswa dan menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari narkoba.
Jika hasil tes urine mahasiswa baru menunjukkan hasil positif narkoba, katanya maka akan mendapatkan penanganan lebih lanjut seperti rehabilitasi.
Kegiatan berlangsung hybrid melalui live zoom dan offline di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2, Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P.Diponegoro Medan ini diikuti ratusan mahasiswa dari beberapa PTS Sumut.
Mengusung tema penguatan nilai-nilai bela negara dengan sub penyalahgunaan narkoba ancaman bangsa, simposium ini juga mengangkat trending topik
Sumatera Utara bebas penyalahgunaan narkoba.
Saiful menyebut, LLDikti Wilayah I Sumut mengajak seluruh pimpinan perguruan tinggi dan penyelenggara pendidikan tinggi untuk meluangkan waktu serta mengalokasikan pendanaan.
“Ini dalam rangka mendukung upaya pencegahan peredaran narkoba, serta edukasi mengenai bahaya penyalah gunaannya, khususnya di wilayah daerah masing-masing,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, LLDikti Wilayah I Sumut mendorong pelaksanaan tes narkoba bagi mahasiswa baru yang direncanakan pada September mendatang.
Dalam hal ini, LLDikti Wilayah I telah melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan untuk melakukan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU).
Kerja sama itu dalam pelaksanaan tes narkoba dengan biaya hanya 50% dari harga normal, yakni sebesar Rp100 ribu per mahasiswa, dari harga awal sekira Rp200 ribu.
“Hal ini kami lakukan agar tidak memberatkan mahasiswa dan orang tua,” ucapnya.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada banyaknya jumlah mahasiswa baru yang akan mendaftar pada September ini, melainkan pada sensitivitas sosial dan psikologis.
“Tidak sedikit orang tua yang merasa malu apabila anaknya terindikasi narkoba karenanya memilih untuk menutupi informasi daripada melakukan rehabilitasi yang sebenarnya bisa sangat membantu,” ungkapnya.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang terindikasi sebenarnya belum mengalami ketergantungan berat dan bisa kembali ke kondisi normal jika segera ditangani.
Sayangnya, karena rasa malu dan stigma sosial, banyak dari mereka yang justru tidak hadir kembali dan menarik diri dari proses pendidikan.
“Makanya kami berharap agar dosen-dosen psikologi dan tenaga profesional dari kampus bisa membantu dalam proses pendampingan dan edukasi lanjutan,” katanya.
Dijelaskannya, bila ada laporan dari kampus mengenai kasus awal, biasanya dalam waktu satu bulan sudah dapat dilakukan tindakan pemulihan awal.
Namun memang, diakuinya, bagi mereka yang sudah lebih lama terjerat, prosesnya akan lebih sulit dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.
Secara kelembagaan, kata Saiful, LLDikti Wilayah I Sumut telah menjalin MoU dengan BNN Sumatera Utara.
“Hal itu sebagai dasar dalam mendukung acara hari ini, dan juga pelaksanaan tes di bulan September nanti,” ujarnya.
Dia berharap dari simposium ini juga akan lahir Deklarasi Kebangsaan dan Bela Negara Humanis yang memperkuat kolaborasi seluruh pihak.
LLDikti yakin, kampus dapat memainkan peran penting dalam mendukung BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, karena memiliki sumber daya akademik dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Sosiologi, Antropologi, Hukum, hingga Ilmu Komunikasi.
Menurutnya, dengan memanfaatkan kekuatan akademik ini, kampus bisa turut serta dalam sosialisasi, edukasi, dan pendampingan, baik kepada mahasiswa maupun masyarakat, bahkan hingga ke sekolah-sekolah.
“Kami menyadari bahwa di banyak kabupaten/kota, anggaran untuk program pencegahan narkoba masih sangat terbatas. Karena itu, dengan kolaborasi ini, perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis untuk memperkuat program-program tersebut,” pungkasnya.
Sekretaris Panitia Prof Drs H Efendi Barus MA PhD menyebut peserta di acara itu mendapatkan buku dan modul Bela Negara Humanis, serta sertifikat. ( swisma)