MEDAN—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menekankan
pentingnya penguatan peran perguruan tinggi swasta (PTS) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Untuk itu Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiktisaintek Prof. Dr. Muhammad Najib S.TP MM mengungkapkan pemerintah terus mendorong meningkatkan jumlah dosen dengan kualifikasi S3( doktoral) melalui beasiswa studi doktoral.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui berbagai program beasiswa pascasarjana bagi dosen PTS.,” kata Prof Najib di kampus STIKes Mitra Husada Medan, Jalan Pintu Air IV, Kwala Bekala, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk menghasilkan dosen berkompeten sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan daya saing bangsa.
Namun Najib menyebutkan tak semua PTS merestui atau mendukung dosennya melanjutkan ke jenjang S3 karena kekhawatiran kekurangan tenaga pengajar.
“Kita cari solusi adaptif. Bisa studi berbasis riset atau kuliah di lokasi yang dekat dengan kampus dosen mengajar. Intinya, dosen bisa lanjut studi tanpa mengganggu jam mengajar,” ungkapnya dalam diskusi pakar bertajuk Membangun Pendidikan Tinggi: Revitalisasi Posisi PTS dalam Daya Saing Global Pendidikan Tinggi di Indonesia.
Disebutkannya, Negara tidak boleh abai terhadap kontribusi PTS dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab PTS adalah mitra strategis pemerintah dan perguruan tinggi negeri (PTN) dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing global.
Karena itu Negara turut hadir mencerdaskan bangsa. Sebab peran tersebut tak hanya diemban PTN, tapi juga PTS. Karena kontribusi PTS dalam penguatan SDM tidak perlu diragukan lagi.
Jumlah dosen bergelar doktor di Indonesia saat ini sebutnya masih tergolong rendah, mayoritas masih berpendidikan magister. Untuk itu pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah dosen dengan kualifikasi doktoral.
Kualifikasi akademik dosen, katanya sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan tinggi. Karena itu, semakin banyak dosen bergelar doktor, semakin baik kualitas pengajaran dan penelitian yang dihasilkan.
Diskusi itu dihadiri sejumlah pimpinan PTS di Sumut. Turut hadir Ketua Umum APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia), Prof Dr Ir HM Budi Djatmiko MSi MEI, Ketua APTISI Sumatera Utara Dr H. Muhammad Isa Indrawan SE MM.
Dalam paparannya, Prof Najib menekankan pentingnya keseimbangan dalam kebijakan pendidikan tinggi. Pemerintah ke depan harus menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di PTS.
“Kita pastikan semua anak bangsa dapat pendidikan di prodi yang berkualitas, bukan yang bermasalah. Di situlah pentingnya menjaga kualitas sambil memberikan kemudahan perizinan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi Aptisi yang aktif memberi masukan, seraya mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan masalah baru saat masa transisi.
Salah satu catatannya adalah perlunya sistem rating atau klasifikasi mutu bagi program studi, agar masyarakat dapat memahami kualitas pendidikan secara terbuka dan objektif.
Pemerintah, lanjutnya, tengah menyusun skema-skema baru, termasuk bantuan riset dan penguatan fasilitas pembelajaran untuk PTS. Bahkan, ia menegaskan bahwa riset bukan monopoli PTN
Dalam diskusi tersebut, Prof Najib juga menyinggung soal akreditasi.Dia berharap ke depan proses akreditasi menjadi lebih mudah, efisien, dan tidak membebani perguruan tinggi. Terlebih dengan munculnya akreditasi internasional.
Sebagai perwakilan pemerintah, ia menyatakan siap mendengar keluh kesah terkait permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi, seperti izin pembukaan prodi baru atau nomenklatur akreditasi atau prodi.
Pada diskusi itu para pimpinan PTS disambut hangat Ketua Yayasan Mitra Husada Medan, Dr. Drs. Imran Saputra Surbakti, dan Ketua STIKes Mitra Husada Medan, Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM, MKes sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan tersebut.
Sementara itu Ketua Umum APTISI Prof Dr Ir Budi Djatmiko mendorong agar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) aktif melakukan pendampingan kepada PTS.
Ia mengusulkan model layanan pembukaan program studi keliling serta sosialisasi bantuan riset dan hibah untuk penguatan fasilitas pembelajaran.
Sementara itu, Ketua STIKes Mitra Husada Medan, Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM, MKes, menilai diskusi ini sebagai forum strategis untuk menjembatani aspirasi PTS dan penyusunan kebijakan pemerintah yang lebih inklusif.
“Kami juga sangat mengapresiasi APTISI yang telah membuka ruang studi banding ke kampus dalam dan luar negeri. Semoga masukan dari forum ini bisa menjadikan kebijakan pemerintah makin berpihak kepada PTS,” ungkapnya.
Pertemuan itu diisi diskusi dengan peserta dan dirangkai pemberian ulos kepada Prof. Dr. Muhammad Najib S.TP MM dan Prof Dr Ir Budi Djatmiko. (sn)
