MEDAN– Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sumatera Utara gelar High Level Meeting (HLM) guna perkuat sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan digitalisasi daerah 2026.
Kegiatan dilaksanakan di Hotel Santika Medan, Senin (9/2/2026) ini dipimpin Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Sulaiman Harahap SH M.SP, CGCAE, CFRA.
Hadir pada pertemjan strategis itu Bank Indonesia Sumut,, Walikota Tebingtinggi, Bupati Karo, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bapenda dan BKAD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, serta Direksi PT Bank Sumut.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Didit Widiana, dalam sambutannya menyoroti tren positif transaksi non-tunai di Sumatera Utara yang terus tumbuh hingga triwulan IV 2025.
Dia juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian pemerintah daerah di Sumut dalam ajang Championship TP2DD 2025 yang meraih juara 1 terbaik tingkat kabupaten Wilayah Sumatera ( Deliserdang)
Kemudian juara 2 terbaik tingkat provinsi Wilayah Sumatera ( Sumatera Utara), dan juara 2 terbaik tingkat Kota Wilayah (Kota Medan).
Didit mengatakan, Bank Indonesia, sebagai bagian dari TP2DD berkomitmen untuk terus berkolaborasi mendorong perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui inisiatif strategis seperti Capacity Building, sosialisasi, penguatan User Experience (UX) QRIS, serta implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
Dalam sesi pemaparan strategi, Asisten Direktur Bank Indonesia Sumatera Utara, Angsoka Y. Paundralingga, menjelaskan, Indeks ETPD Sumut pada semester 1-2025 mencapai 94,49%.
Persentase tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 90,40% dengan seluruh pemda di Sumut kini masuk kategori digital.
Namun, tantangan ke depan adalah perlunya optimalisasi kanal pembayaran digital dan implementasi KKI yang merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Ir. Ardan Noor, MM melaporkan keberhasilan program “Gebyar Pajak Non Tunai” yang mendorong masyarakat menggunakan QRIS dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Selain itu dia juga memaparkan laporan kinerja TP2DD Sumut 2025 serta rencana tindak lanjut 2026.
Dalam pemaparannya ditekankan mengenai pentingnya peta jalan (roadmap) implementasi yang mencakup fase persiapan hingga perluasan layanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan.
Dukungan infrastruktur digital juga dipertegas PT Bank Sumut. Dalam paparannya menyatakan kesiapannya memfasilitasi QRIS Dinamis dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI).
Solusi QRIS Dinamis ini memungkinkan rekonsiliasi real-time dengan akurasi 100% dan Merchant Discount Rate (MDR) 0% untuk transaksi pemerintah.
Puncak acara ditandai dengan pembacaan Komitmen Tindak Lanjut Sinergi Penguatan TP2DD 2026 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap.
Tiga poin utama komitmen tersebut adalah
1. Optimalisasi penerimaan daerah secara non-tunai.
Seluruh pemerintah daerah berkomitmen memperluas kanal pembayaran non-tunai khususnya pada kanal digital (QRIS, E-commerce, Mobile Banking) untuk pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat dengan lebih transparan dan akuntabel.
2. Intensifikasi penggunaan KKI segmen pemerintah pada belanja daerah.
Pemerintah daerah bersama Bank Sumut sepakat memastikan ketersediaan infrastruktur kanal non-tunai, sekaligus mempercepat penyusunan dan implementasi regulasi daerah (Perkada/PKS) guna mendukung penggunaan KKI.
3.Akselerasi penyusunan roadmap ETPD dan rencana aksi 2026-2030.
Seluruh pemerintah daerah berkomitmen untuk mengakselerasi penyusunan Roadmap ETPD dan Rencana Aksi 2026–2030 sebagai landasan penguatan dan keberlanjutan implementasi elektronifikasi transaksi daerah.
Sinergi yang terjalin dalam HLM TP2DD ini menjadi momentum krusial bagi Sumut untuk melangkah menuju era baru tata kelola pemerintahan yang terdigitalisasi.
Dengan komitmen penuh terhadap peta jalan digitalisasi 2026-2030 dan implementasi masif KKI, TP2DD optimis dapat mewujudkan ekosistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan inklusif, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Sumut. ( swisma)
