MEDAN-Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2025.
“Hingga 31 Mei 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencapai Rp6,04 triliun,” kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko, yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Selasa (;24/6/2025).
Dodok menyampaikan hal itu pada Kamis (19/6/2025) dihadiri para pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Sumatera Utara.
Masing-masing pimpinan juha menyampaikan capaian kinerja dan sinergi yang telah dibangun dalam mengawal pelaksanaan APBN secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.
Dodok menyebutkan, untuk Belanja Pegawai, mencatat realisasi sebesar Rp4,15.
Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, pembayaran THR, serta gaji ke-13 bagi aparatur negara.
Dari sisi belanja barang terealisasi sebesar Rp1,71 serta Belanja Bantuan Sosial telah terealisasi sebesar Rp33,93 miliar.
Seluruh dana ini terserap oleh satuan kerja di bawah Kementerian Agama, seperti Kanwil Kemenag Sumut, IAKN Tarutung, STAIN Mandailing Natal, UIN Padangsidimpuan, dan UIN Sumut.
Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan capaian dengan realisasi Rp146,46 miliar.
Dana ini digunakan untuk program infrastruktur pendidikan (PAUD dan wajib belajar), modernisasi alutsista dan sarana pertahanan, serta penguatan manajemen di Mahkamah Agung.
Kementerian PUPR mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp50,14 miliar, terutama untuk pembangunan jalan dan jembatan
Dana Transfer ke Daerah
Selain itu pemerintah juga telah menyalurkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara sebesar Rp16,43 triliun atau 36,34% dari pagu.
Tercatat hingga 31 Mei 2025, angka ini lebih tinggi dibanding capaian periode yang sama tahun 2024 (36,00%) dan 2023 (34,17%).
Dodok didampingi Kepala Kanwil DJPb Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil DJBC Sugeng Apriyanto, Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra, dan Kepala Kanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan.
Disebutkannya, Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi mencapai Rp11,60 triliun dari pagu atau 42,30 persen dari pagu.
Sedangkan Dana Alokasi Khusus NonFisik, yang digunakan antara lain untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan seperti BOS dan BOK, telah terealisasi Rp2,84 triliun.
Dana Desa disalurkan sebesar Rp1,36 triliun. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan sebesar Rp559,58 miliar, dan Insentif Fiskal direalisasikan sebesar Rp62,29 miliar.
Sedangkan DAK Fisik masih rendah, karena baru terealisasi sebesar Rp1,44 miliar atau 0,07% dari pagu. ( swisma)
