MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Medan Zulham Efendi, S.Pd, MI mengingatkan Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan untuk serius melakukan tindakan angkutan bertonase berat yang melanggar aturan dengan memasuki jalan yang tidak selayaknya mereka lewati.
Tindakan tegas ini perlu diambil sebagai upaya menertibkan aturan yang terkait larangan kendaraan bertonase besar melintas di jalan Kota dan sebagai upaya menjaga infrastruktur lebih tahan lama.
“Kami mendapatkan banyak laporan dari warga terkait aktifitas sejumlah kendaraan bertonase berat melintas di jalan Kota yang seharusnya tidak dilintasinya. Kita minta Dias terkait dalam hal ini Dinas perhubungan untuk menindak tegas, apalagi kawasan atau jalan tersebut sudah diberikan rambu rambu lalulintas yang jelas,” tegas Zulham kepada wartawan di Medan, Senin (13/1/2025).
BACA JUGA : MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan Kota Medan benar- benar menjadi kota yang berkah yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Medan. Hal itu diungkapkan Hasyim SE usai mengikuti upacara HUT Kota Medan ke- 432 di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/7/2022). "Kita apresiasi beberapa aspirasi warga sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Ini berkaitan dengan 5 program prioritas yang merupakan harapan bagi warga Kota Medan," ungkap Hasyim SE. Seperti di bidang kesehatan. Hasyim SE menilai, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sudah semakin bagus. Selain itu, ada penambahan kuota yang cukup besar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Sedangkan di 2023, Pemko Medan memiliki program Universal Health Coverage (UHC). "Dengan Program UHC itu, warga Kota Medan sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan provider BPJS Kesehatan secara gratis, dengan membawa KTP. Ini berlaku untuk semua warga Kota Medan tanpa terkecuali. Selama ini kan, berobat gratisnya di Puskesmas," papar Hasyim SE. Selain itu, Hasyim SE menambahkan pemberdayaan UMKM di Kota Medan juga sudah semakin baik yang dibuktikan dengan dimasukkannya produk UMKM ke dalam e-katalog. Menurut Hasyim SE, tentunya ini merupakan wujud komitmen Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. "Artinya, seluruh OPD sudah bisa berbelanja produk UMKM Kota Medan melalui e-katalog," paparnya. Disinggung tentang penanganan banjir, Hasyim SE mmengharapkan Pemko Medan bisa menuntaskan masalah itu. Walau pun selama ini, penanganan genangan air di Kota Medan dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Begitu juga dengan penanganan banjir rob yang sudah dianggarkan dan di tahun 2022 ini sudah bisa digunakan anggarannya. Saya harap ini bisa didukung oleh seluruh stakeholders di Kota Medan, karena ini menjadi aspirasi warga Medan Utara" ujarnya. Terkait dengan infrastruktur jalan yang terlihat semakin banyak perbaikan, Hasyim SE mengharapkan agar kwalitas infrastruktur jalannya juga baik. Jangan, ketika baru diaspal saja yang terlihat mulus, namun tidak diikuti dengan kwalitas yang baik. Begitu juga dengan revitalisasi cagar budaya, seperti Lapangan Merdeka, Medan. Hasyim SE menilai hal itu sebagai langkah yang baik untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Medan. "Saya berharap, di usia Kota Medan yang cukup matang ini, ke- 432, Kota Medan benar- benar bisa menjadi kota yang nyaman, tentram, kondusif, angka kemiskinan bisa diturunkan dan tentunya menjadi kota yang berkah," pungkas Hasyim SE.
Politisi Medan Utara ini mengatakan, adanya keluhan warga di Medan Johor yang kerap melihat truk kontainer melintas di Jalan Karya Jaya padahal jalan tersebut sudah tertera jelas rambu larangan melintas bagi truk bertonase tinggi. “Kita minta perhatiannya kepada dinas terkait, kontrol terhadap kawasan-kawasan ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan,” tegasnya.
Pria yang juga dikenal dengan tokoh pendidikan ini juga menegaskan, pembiaran terhadap persoalan ini akan mengakibatkan banyak persoalan baru dari mulai kecelakaan lalulintas hingga kemacetan. “Bayangkan saja truk kontainer itu melintas di jam sibuk warga beraktifitas. Jika persoalan ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan melahirkan persoalan baru di lapangan,” tegasnya.
Tidak kalah penting, persoalan pengawasan bagi angkutan bertonase tinggi ini adalah dalam upaya menjaga agar infrastruktur yang dibangun Pemko Medan lebih tahan lama dan tidak cepat rusak. “Pembiaran dari persoalan ini juga yang paling serius adalah kerusakan infrastruktur, Jalan yang dibangun dari dana masyarakat akan cepat rusak karena dilintasi truk yang tidak sepantasnya lewat,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang tegas, kata Zulham, Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan juga secara tidak langsung ikut memelihara infrastruktur yang ada. “Seperti di jalan Karya Jaya itu merupakan Jalan yang baru dibangun Pemko Medan dua tahun lalu. Pembiaran kendaraan tonase besar melintasi jalan Kota tersebut akan mengakibatkan kerusakan infrastruktur,” pungkasnya. (Red)
Post Views: 376
