Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaporkan kepada pemerintah pusat bahwa wilayah itu mengalami kekurangan sekitar 3.142 tenaga penyuluh pertanian yang tersebar di 33 kabupaten/kota.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyebut jumlah penyuluh pertanian di provinsi yang dipimpinnya tercatat sekitar 2.971 orang atau tidak sebanding dengan jumlah desa sebanyak 6.113 desa.
“Jumlah penyuluh di wilayah ini sebanyak 2.971 orang. Sedangkan di Sumut ada 6.113 desa. Artinya memiliki kekurangan 3.142 orang tenaga penyuluh,”ujar Agus Fatoni, di Medan, Rabu.
Dia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Penyedia Penyuluh paling sedikit satu orang dalam satu desa.
Agus Fatoni menegaskan kekurangan penyuluh pertanian itu telah disampaikan Ke Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Rapat Koordinasi Bidang Pangan Sumatera Utara yang dilaksanakan di Medan, Selasa (21/1).
“Kendala dan permasalahan yang dihadapi, ketersediaan penyuluh pertanian masih terbatas sehingga satu penyuluh menangani sejumlah desa,” sebut dia.
Selain itu, kata dia, dasar hukum yang juga belum mendukung pelaksanaan penguatan kelembagaan penyuluhan, pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluh pertanian yang tidak seragam di setiap daerah juga menjadi kendala permasalahan yang dihadapi.
Lalu, lanjutnya, penyuluh bersifat polyvalen yang artinya penyuluh menangani beberapa bidang sub-bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan sehingga penyuluh tidak spesifik pada satu keahlian yang mendalam.
Dalam hal itu, Agus Fatoni mengharapkan solusi yang dibutuhkan seperti penguatan regulasi yang mendukung pendayagunaan penyuluh pertanian secara nasional. penambahan tenaga penyuluh baik penyuluh ASN, swadaya, swasta & THL-TBPPD.
Selanjutnya, meningkatkan dukungan sarana prasarana pembelajaran bagi penyuluh dan petani melalui berbagai media, serta membangun sinergi dan kolaborasi program kerja dan kebijakan antar Kementerian/Lembaga baik di tingkat Pemerintahan Pusat dan Daerah terkait pembinaan penyuluh.
“Kami juga melaporkan terkait ketahanan pangan yang ada di wilayah ini,” ujarnya.
Pada rapat koordinasi yang dihadiri seluruh pemerintah daerah di wilayah ini, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyerap aspirasi dari seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah itu.
Menko Pangan menjelaskan persoalan dihadapi pemerintah daerah akan segera dibahas agar ketahanan pangan di Indonesia dapat berjalan maksimal sehingga mempercepat dalam mewujudkan kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.
“Swasembada pangan menjadi top prioritas yang harus harus menjadi visi dan visi kita bersama,” ujar Menko Pangan dikutip dari Antara. (red/ant)