Wong Chun Sen Minta Dinkes Medan dan BPJS Sosialisasikan Penerapan UHC di RS dan Klinik
Saat Reses di Jalan Mustafa
GLOBALMEDAN.COM, MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Drs Wong Chun Sen MPdB, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan BPJS melakukan sosialisasi ke rumah sakit maupun klinik yang menjadi provider BPJS, terkait pelaksanaan program layanan kesehatan UHC (Universal Health Coverage), agar jangan sampai terjadi penolakan saat warga berobat.
Hal itu disampaikan Wong saat menanggapi pertanyaan warga terkait program layanan kesehatan UHC saat melaksanakan Reses Sidang Masa Ke III Tahun Ketiga TA 2022, di Jalan Mustafa, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (10/12/2022).
“Program UHC yang resmi diterapkan sejak 1 Desember 2022, masih banyak dipertanyakan warga Kota Medan. Tadi di media sosial juga ada viral keluhan warga terkait ini. Banyak yang bertanya-tanya dengan bentuk penerapan layanan ini,” ujar politisi PDI Perjuangan yang dikenal dengan segudang pantun humorisnya ini.
Wong menilai, hal itu disebabkan minimnya sosialisasi penerapan program UHC, baik terhadap tenaga medis di rumah sakit atau klinik, juga kepada warga Kota Medan sebagai pengguna manfaat layanan.
“Banyak yang bertanya, apakah betul cukup dengan hanya menunjukkan KTP, atau ada syarat tambahan lainnya. Pihak tenaga medis maupun administrasi rumah sakit juga perlu paham aturan penerapan program ini, agar jangan sampai terjadi penolakan ketika warga berobat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wong menjelaskan, reses merupakan kegiatan rutin legislatif, menjemput serta menampung keluhan dan aspirasi warga secara langsung.
“Keluhan dan aspirasi ini nantinya akan dicari solusinya dan diparipurnakan di DPRD Medan, sebagai bagian dari program pembangunan Kota Medan mendatang,” katanya.
Selain masalah layanan kesehatan, warga juga menyampaikan keluhan soal banjir, drainase, jalan rusak dan bantuan sosial.
Drainase Simpang Jalan Mustafa
Uniknya, Kepling I Kelurahan Pulo Brayan Darat 1, Budi Susandi, turut menyampaikan uneg-unegnya, yang menyoroti kinerja Dinas PU Kota Medan. Mewakili warganya, ia mengeluhkan permohonan pengerukan drainase di simpang Jalan Mustafa ke arah pinggiran rel, yang bertahun-tahun disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, namun tidak pernah ditanggapi.
“Daerah itu banjir terus, gara-gara drainase tidak pernah dikeruk. Kita pernah bergotong-royong mengeruknya dengan peralatan seadanya, namun tidak maksimal,” keluhnya.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan bantuan sosial yang tidak pernah diterima warga di lingkungannya, meski sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (do)
