GLOBALMEDAN.COM, MEDAN
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut menggelat Rapat koordinasi provinsi (Rakorprov) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara, Selasa (30/11/2021).
Rakorprov TPID se-Sumatera Utara itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi bersama TPID Kab/Kota se-Sumut demi mewujudkan stabilitas inflasi pada sasaran nasional di Sumatera Utara.
“Ini kita lakukan dalam rangka evaluasi program pengendalian inflasi Semester II-2021, serta persiapan dalam menyambut HBKN Natal dan Tahun Baru ( Nataru),” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Soekowardojo.
Rakorprov TPID se-Sumatera Utara dilakukan secara hybrid, dengan pelaksanaan secara luring bertempat di Ballroom Hotel Adimulia, Medan dan pelaksanaan daring yang disiarkan langsung melalui kanal Zoom.
Rakorprov turut mengundang Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S, Dekan Sekolah Bisnis IPB, Dr. Naslindo Sirait, S.E., M.M, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Utara, Ir. Lusyantini, M.Si, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara, serta seluruh Anggota TPID 33 Kab/Kota se-Sumatera Utara.
Kegiatan diawali dengan opening speech oleh Soekowardojo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dilanjutkan dengan keynote speech yang disampaikan oleh H. Afifi Lubis, SH, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pembukaan Rakorporv, Soekowardojo memberikan laporan singkat mengenai evaluasi program pengendalian inflasi di Semester II-2021 di Sumatera.
Disampaikan bahwa tingkat inflasi Sumatera Utara pada 2021 tetap terjaga pada sasaran inflasi nasional dengan potensi bias bawah sampai akhir 2021.
Di samping itu, untuk membangkitkan semangat pengendalian inflasi yang ada di Sumatera Utara, Bank Indonesia juga mengadakan Road to TPID Awards yang telah dimulai pada Oktober 2021 yang diharapkan dapat menyusul keberhasilan TPID Provinsi Sumatera Utara yang berhasil meraih Juara TPID Awards 2020 untuk Wilayah Sumatera.
“Secara umum telah berjalan dengan cukup baik, namun diharapkan terus ada peningkatan dan penajaman sasaran program kerja sesuai tipikal masing-masing daerah”, ucap Soekowardojo dalam penyampaian evaluasi program pengendalian inflasi di Semester II-2021.
Sejalan dengan dukungan terhadap evaluasi yang telah disampaikan Bank Indonesia, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H. Afifi Lubis, SH, turut menyampaikan pentingnya pengelolaan inflasi yang akan berdampak baik pada kinerja perekonomian di seluruh Kab/Kota se-Sumatera Utara.
Menuju 2022, disampaikan pula bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan beberapa program, antara lain : realisasi bantuan bibit khususnya untuk komoditas cabai merah, membuat regulasi pola tanam, serta regulasi batas atas dan batas bawah harga pangan pokok.
Dia juga mengimbau pengendalian inflasi yang baik memerlukan sinergi antara regulasi yang disusun oleh Pemerintah dengan sikap tanggap bersama melalui rencana aksi.
Rakorprov dilanjutkan dengan pemaparan narasumber yang dipimpin langsung oleh Dr. Naslindo Sirait, S.E., M.M, selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sumut.
Pemaparan pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S, Dekan Sekolah Bisnis IPB yang menyampaikan studi terkait Neraca Bahan Makanan di Sumatera Utara.
Neraca Bahan Makanan (NBM) ini dilatarbelakangi oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan dalam menjaga stabilitas inflasi yang perlu didukung dengan tersedianya cadangan pangan yang baik.
Hal ini juga diprakarsai dari data bahwa kelompok bahan makanan merupakan kelompok penyumbang inflasi terbesar dibandingkan kelompok lainnya.
Dari 15 komoditas, dengan 5 Kab/Kota IHK, diperoleh hasil bahwa 10 komoditas diantaranya telah mencatatkan surplus perdagangan.
Perlunya pola tanam yang baik, pencatatan barang yang keluar-masuk secara berkala, pemetaan tingkat kebutuhan dan penyediaan, hingga pengembangan program one village one product (OVOP) menjadi rekomendasi yang diberikan untuk menunjang pengendalian inflasi di Sumatera Utara.
Paparan dilanjutkan oleh Ir. Lusyantini, M.Si, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara. Disampaikan bahwa indeks pertanaman di Sumatera Utara masih cenderung kecil, yaitu 1,9.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, diperoleh hasil bahwa ada beberapa komoditas yang masih melakukan impor. Salah satu contohnya adalah bawang merah yang masih memproduksi sebesar 70% secara mandiri, sementara 30% sisanya masih dipenuhi melalui impor. Diharapkan pada 2023, khusus untuk bawang merah sudah swasembada.
Beberapa program Pemprov juga turut membantu melalui rencana bantuan bibit dan pupuk yang semakin langka akibat berhentinya Cina melakukan ekspor terhadap pupuk.
Sedangkan pemaparan Dr. Naslindo Sirait, S.E., M.M, selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Utara kembali menekankan tugas TPID Provinsi Sumatera Utara melalui aspek 4K.
Lebih lanjut, kedepannya diharapkan jajaran Pemerintah Provinsi mulai dapat mendiseminasikan hasil peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024 yang telah dibuat oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada Kab/Kota. ( swisma)