MEDAN – Konten negatif di media sosial seperti hoaks, ujaran kebencian, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), serta hasutan menjadi titik rawan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Pemilu yang damai tanpa hoax dan isu SARA adalah tujuan kita bersama,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Kamis (7/3/2024).
Menurut Meutya, mencegah penyebaran hoaks jelang pemilu merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban pemerintah, lembaga media, platform online, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan.
Demi mencegah potensi pelanggaran tersebut, sebut Meutya, Kementerian Kominfo melalui Ditjen APTIKA bekerja sama dengan Komisi I DPR RI menggelar seminar Literasi Digital.
Seminar bertajuk Wujudkan Pemilu Bermartabat, Perangi Hoax dan SARA itu telah digelar pada 20 Januari 2024 lalu.
Meutya Hafid tampil sebagai narasumber di seminar itu menuturkan, kegiatan tersebut merupakan upaya dilakukan Kementerian Kominfo dan Komisi I DPR RI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal itu untuk mencegah penyebaran berita palsu menjelang Pemilu.
“Kegiatan itu juga mengajak masyarakat semua untuk lebih berhati-hati dalam berucap, utamanya dalam menggunakan media sosial,” katanya.
Ia mengingatkan, dengan media sosial informasi apapun yang diberikan akan mudah tersebar dengan cepat.
Ia juga mengingatkan, mewujudkan Pemilu bermartabat dan bebas dari hoax serta isu SARA memang menjadi prioritas di Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2024 kemarin.
Sepakat dengan Meutya Hafid, Popy Ayu Afsasi selaku Content Creator juga menyebut berbagai upaya pastinya telah dilakukan lembaga-lembaga seperti Bawaslu RI, yang mengajak masyarakat untuk memerangi hoax dan SARA.
“Dengan kerja sama antara pemerintah, lembaga pengawas pemilu, media massa, dan masyarakat, maka Pemilu 2024 berlangsung dengan damai dan bermartabat, tanpa tercemar oleh hoax dan politisasi SARA,” ungkapnya.
Ia menuturkan, dalam upaya mewujudkan pemilu yang bermartabat, diperlukan sikap tegas memerangi penyebaran hoax dan isu SARA yang dapat mengganggu integritas proses demokrasi.
“Mari bersama-sama menjaga kehormatan dan kekuatan suara rakyat dalam Pemilu yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan,” katanya. (swisma)
