Komisi 1 DPRD Medan Gelar RDP terkait Tapal Batas Antar Warga di Medan Helvetia

MEDAN – Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Sengketa Tanah dan Tapal Batas, Komisi 1 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD terkait dan warga, Senin (30/10/2023). RDP ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis.

RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Roby Barus, dihadiri anggota komisi lainnya, serta OPD terkait seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Camat dan Lurah.

Dalam RDP ini, diketahui bahwa Tiorida Simanjuntak selaku pemilik 2 persil tanah yang beralamat di Jalan Mesjid dan di Jalan Pasar I Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, ingin mengetahui atas nama siapa surat penyerahan/pengambilan tanah yang digunakan untuk jalan oleh Pemerintah Kota Medan dan juga permasalahan Sengketa Tanah.

Dimana Saur Simatupang yang meminta bantuan agar tembok yang dibangun oleh keluarga Sofiah Br Marpaung untuk dapat dibongkar serta Permasalahan Tapal Batas warga Lingkungan XIV dan XV Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai yang meminta penjelasan tentang kependudukan mereka saat ini.

BACA JUGA :  MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan Kota Medan benar- benar menjadi kota yang berkah yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Medan. Hal itu diungkapkan Hasyim SE usai mengikuti upacara HUT Kota Medan ke- 432 di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/7/2022). "Kita apresiasi beberapa aspirasi warga sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Ini berkaitan dengan 5 program prioritas yang merupakan harapan bagi warga Kota Medan," ungkap Hasyim SE. Seperti di bidang kesehatan. Hasyim SE menilai, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sudah semakin bagus. Selain itu, ada penambahan kuota yang cukup besar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Sedangkan di 2023, Pemko Medan memiliki program Universal Health Coverage (UHC). "Dengan Program UHC itu, warga Kota Medan sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan provider BPJS Kesehatan secara gratis, dengan membawa KTP. Ini berlaku untuk semua warga Kota Medan tanpa terkecuali. Selama ini kan, berobat gratisnya di Puskesmas," papar Hasyim SE. Selain itu, Hasyim SE menambahkan pemberdayaan UMKM di Kota Medan juga sudah semakin baik yang dibuktikan dengan dimasukkannya produk UMKM ke dalam e-katalog. Menurut Hasyim SE, tentunya ini merupakan wujud komitmen Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. "Artinya, seluruh OPD sudah bisa berbelanja produk UMKM Kota Medan melalui e-katalog," paparnya. Disinggung tentang penanganan banjir, Hasyim SE mmengharapkan Pemko Medan bisa menuntaskan masalah itu. Walau pun selama ini, penanganan genangan air di Kota Medan dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Begitu juga dengan penanganan banjir rob yang sudah dianggarkan dan di tahun 2022 ini sudah bisa digunakan anggarannya. Saya harap ini bisa didukung oleh seluruh stakeholders di Kota Medan, karena ini menjadi aspirasi warga Medan Utara" ujarnya. Terkait dengan infrastruktur jalan yang terlihat semakin banyak perbaikan, Hasyim SE mengharapkan agar kwalitas infrastruktur jalannya juga baik. Jangan, ketika baru diaspal saja yang terlihat mulus, namun tidak diikuti dengan kwalitas yang baik. Begitu juga dengan revitalisasi cagar budaya, seperti Lapangan Merdeka, Medan. Hasyim SE menilai hal itu sebagai langkah yang baik untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Medan. "Saya berharap, di usia Kota Medan yang cukup matang ini, ke- 432, Kota Medan benar- benar bisa menjadi kota yang nyaman, tentram, kondusif, angka kemiskinan bisa diturunkan dan tentunya menjadi kota yang berkah," pungkas Hasyim SE.

Sementara itu, Roby Barus mengatakan bahwa RDP ini masih mendengarkan keterangan dari pihak terkait atas persoalan-persoalan ini.

“Nanti Komisi 1 DPRD Kota Medan akan menggelar rapat lanjutan dari persoalan-persoalan ini karena ketidakhadiran dari pihak terlapor serta OPD terkait sebelum kita mengambil keputusan atau rekomendasi,” kata Roby Barus.(red)

Recent Posts