GLOBALMEDAN.COM, MEDAN –
Pelayanan Keluarga Berencana
Pasca Persalinan (KBPP) sebagai hal yang sangat penting. Pasalnya upaya itu sebagai strategi untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta stunting.
“Kita ingin agar masyarakat terutama para ibu memahami pentingnya untuk mengakses program pelayanan KBPP sehingga bisa mencegah kematian ibu,” kata Research and Evaluation Director JHPIEGO, Siti Nurul Qomariyah pada penutupan projek KBPP Pilihan di Hotel Four Points Medan, Selasa (13/12/2022).
Disebutkannya, pada program tersebut telah berjalan di Sumut sejak 2015-2019 oleh Kementerian Kesehatan RI yang bekerjasama dengan JHPIEGO (organisasi nirlaba untuk kesehatan internasional yang berafiliasi dengan Universitas Johns Hopkins).
Program tersebut kemudian dilanjutkan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan dan BKKBN Sumatera Utara pada Juni 2020 dan akan berakhir di Januari 2023.
Siti mengatakan pada 2020 pihaknya membuat dampingan program KBPP Pilihan di Kabupaten Langkat, Labuhan batu, Serdang Bedagai dan Binjai.
Tujuan projek ini adalah meningkatkan keluaran terhadap kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak melalui peningkatan cakupan pelayanan KBPP yang berkualitas.
Disebutkannya, capaian program KBPP di empat daerah Sumatera Utara sudah mendapatkan kemajuan. Bahkan dengan kesadarannya, ibu- ibu usai bersalin sudah mendapatkan KB dua hari setelah bersalin. Namun diakuinya sampai saat ini capaiannya masih minim sekira 14%.
“Program KB secara nasional menargetkan 70%. Namun target ini bukan waktu pulang bersalin langsung KB, tapi dalam waktu 42 hari. Kita berharap capaian program KB di Sumut bisa mendekati target nasional,” ungkapnya.
Research and Evaluation Director JHPIEGO, Siti Nurul Qomariyah didampingi Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis saat memberikan keterangan kepada wartawan
Saat ini, katanya capaian Sumut untuk KB dalam waktu 42 hari setelah pulang bersalin mencapai 30%. Capaian ini memang sedikit lebih besar dibanding nasional yang mencapai 28%.
“Itu masih jadi PR buat kita semua untuk mencapai target nasional 70%. Kami secara berkelanjutan mendukung pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai target itu,” katanya.
Selain KB Paska Persalinan, konseling juga menjadi hal penting sebelum para ibu memasang KB. Capaian konseling tersebut sejauh ini sudah 65%.
Dijelaskannya,,KB Paska Persalinan perlu dikampanyekan secara masif. Sebab masih banyak masyarakat yang belum tahu kalau pulang bersalin sudah bisa KB.
Petugas kesehatan sudah diberikan pelatihan untuk pelayanan KB pasca persalinan. Namun belum seluruh petugas bisa melakukannya, sehingga ini perlu dilanjutkan. Karena, memasang KB Paska Persalinan membutuhkan pelatihan.
Siti berharap KB Paska Persalinan ini bisa dimasukkan ke dalam dunia pendidikan tinggi. Misalnya, melalui pendidikan kebidanan atau pendidikan kedokteran, sehingga setelah lulus nantinya bisa memberikan pelayanan itu.
Hadir pada kegiatan ini Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis, Senior Representative JHPIEGO, Maryjane Lacoste, Senior Program Coordinator KBPP Pilihan, Lukmanul Hakim, Deputi Bidang KB & KR BKKBN dr Eni Gustina.
Selain itu hadir juga perwakilan pemda dari empat kabupaten/kota dampingan program KBPP Pilihan, serta tujuh kabupaten/kota di luar dampingan.
Senior Representative JHPIEGO, Maryjane Lacoste menyatakan selama periode program KBPP Pilihan khususnya di tiga provinsi (Jateng, Jabar dan Sumut), dengan dukungan dari berbagai pihak, KBPP Pilihan telah berhasil.
Keberhasilan itu antara lain, mengembangkan kurikulum dan modul KB untuk Pendidikan Kebidanan (sarjana dan profesi) bersama institusi Pendidikan, memperkuat 8 pusat pelatihan KBPP dan melatih Tenaga Kesehatan (5 Obgyns, 17 tenaga ahli dan 111 bidan), melatih 15 dosen kebidanan terkait KBPP, melatih 375 PLKB terkait pra-konseling KBPP, memperkuat tim mutu di 89 fasilitas kesehatan baik publik maupun swasta.
Selain itu memperkuat 12 tim mutu kabupaten, dan 12 Pokja Kesehatan Ibu, Anak dan Stunting, melatih utilisasi data untuk pengambilan keputusan melalui portal KBPP, dan intervensi lainnya.
Maryjane mengatakan, JHPIEGO memiliki visi untuk menyelamatkan jiwa, meningkatkan (derajat) kesehatan, dan mengubah masa depan.
“Kami bermitra dengan pemerintah, pakar kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan serta membangun sistem yang menjamin masa depan yang lebih sehat bagi perempuan dan keluarga,” sebutnya.
Selama lebih dari empat puluh tahun, pihaknya juga telah mendukung Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi sebagai salah satu upaya untuk membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas upaya pendampingan KB Paska Persalinan yang dilakukan terhadap empat kabupaten/kota.
” Hal ini tak lain dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta stunting,” sebutnya.
Tujuan KB, katanya agar ibu dan anaknya sehat. Sedangkan pada ibu dengan risiko tinggi (usia 35 tahun atau lebih melahirkan), perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi dalam membesarkan anaknya. (swisma)