FORUM, Medan – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, menyampaikan sekitar 300-an guru honor di Kota Medan yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum mendapatkan tempat kerja. Sedangkan, sekitar 600-an guru honor yang kalah tergurus dari sekolah tempat awal mengajar.
Hal itu disampaikan, Rajudin Sagala, menjawab wartawan di ruang kerjanya Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (24/8/2022).
Untuk itu, Rajudin, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan segera menyelesaikan masalah penempatan guru honor yang lulus PPPK dan yang “tergusur” dari sekolah awal.
“Disdik harus segera melakukan pendataan, mana sekolah yang butuh dan harus mengakomodir guru yang tidak lulus. Jangan sampai ada guru honor yang dipecat,” tegasnya.
Politisi PKS itu mengingatkan, Disdik Medan tidak berlarut-larut melakukan pendataan, sehingga para guru honor tidak resah. “Tidak sulit untuk mengakomodir para guru honor lulus dan tidak lulus PPPK. Kepala Sekolah cukup berbagi jam mengajar tanpa harus dikeluarkan dari sekolah,” saran Rajudin.
Sebab, kata Rajudin, para guru honor yang kalah bersaing dalam PPPK tetap terdaftar sebelumnya dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Disdik Medan. “Artinya, guru honor tersebut tetap mendapat gaji dari APBD Kota Medan. Sedangkan yang lulus PPPK akan mendapat gaji baru sebagai guru PPPK,” tambahnya.
Dalam konteks ini, sebut Rajudin, guru honor yang tidak lulus PPPK berpeluang mendapat tambahan gaji honor, karena APBD Kota Medan cukup untuk itu. “Disdik jangan hanya sekadar meminta jangan di lakukan pemecatan, tetapi harus menambah jumlah gaji honorer,” imbuhnya.
BACA JUGA : MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan Kota Medan benar- benar menjadi kota yang berkah yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Medan. Hal itu diungkapkan Hasyim SE usai mengikuti upacara HUT Kota Medan ke- 432 di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/7/2022). "Kita apresiasi beberapa aspirasi warga sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Ini berkaitan dengan 5 program prioritas yang merupakan harapan bagi warga Kota Medan," ungkap Hasyim SE. Seperti di bidang kesehatan. Hasyim SE menilai, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sudah semakin bagus. Selain itu, ada penambahan kuota yang cukup besar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Sedangkan di 2023, Pemko Medan memiliki program Universal Health Coverage (UHC). "Dengan Program UHC itu, warga Kota Medan sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan provider BPJS Kesehatan secara gratis, dengan membawa KTP. Ini berlaku untuk semua warga Kota Medan tanpa terkecuali. Selama ini kan, berobat gratisnya di Puskesmas," papar Hasyim SE. Selain itu, Hasyim SE menambahkan pemberdayaan UMKM di Kota Medan juga sudah semakin baik yang dibuktikan dengan dimasukkannya produk UMKM ke dalam e-katalog. Menurut Hasyim SE, tentunya ini merupakan wujud komitmen Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. "Artinya, seluruh OPD sudah bisa berbelanja produk UMKM Kota Medan melalui e-katalog," paparnya. Disinggung tentang penanganan banjir, Hasyim SE mmengharapkan Pemko Medan bisa menuntaskan masalah itu. Walau pun selama ini, penanganan genangan air di Kota Medan dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Begitu juga dengan penanganan banjir rob yang sudah dianggarkan dan di tahun 2022 ini sudah bisa digunakan anggarannya. Saya harap ini bisa didukung oleh seluruh stakeholders di Kota Medan, karena ini menjadi aspirasi warga Medan Utara" ujarnya. Terkait dengan infrastruktur jalan yang terlihat semakin banyak perbaikan, Hasyim SE mengharapkan agar kwalitas infrastruktur jalannya juga baik. Jangan, ketika baru diaspal saja yang terlihat mulus, namun tidak diikuti dengan kwalitas yang baik. Begitu juga dengan revitalisasi cagar budaya, seperti Lapangan Merdeka, Medan. Hasyim SE menilai hal itu sebagai langkah yang baik untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Medan. "Saya berharap, di usia Kota Medan yang cukup matang ini, ke- 432, Kota Medan benar- benar bisa menjadi kota yang nyaman, tentram, kondusif, angka kemiskinan bisa diturunkan dan tentunya menjadi kota yang berkah," pungkas Hasyim SE.
Rajudin juga mengingatkan, pejabat dan Kepala Sekolah di lingkungan Disdik Kota Medan tidak lagi melakukan penerimaan tenaga guru honor. “Ada indikasi, upaya pemecatan guru honor itu, karena ada oknum yang ingin menggantikannya dengan yang baru,” katanya. (net)
Post Views: 301
