MEDAN – Sebagai bentuk kepedulian sosial dan solidaritas, DPRD Kota Medan menggalang donasi kemanusiaan bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
Penggalangan donasi ini dilaksanakan dalam Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2025, yang berlangsung Minggu-Selasa, 14-16 Desember 2025. Donasi sebesar Rp43 juta berhasil terkumpul melalui penggalangan dana kemanusiaan ini.
“DPRD Kota Medan tidak boleh bersikap pasif melihat penderitaan masyarakat yang terdampak bencana. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa waktu terakhir. Tidak hanya korban harta, tetapi juga telah banyak menelan korban jiwa,” ujar Wong Chun Sen, Minggu (14/12/2025).
Ia menambahkan bahwa hasil penggalangan dana akan disalurkan ke lokasi korban bencana.
Solidaritas dan kepedulian sosial, kata Wong, merupakan bentuk pengamalan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila.
Ia mengatakan peristiwa bencana alam harus menjadi pelajaran agar Kota Medan lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim di masa mendatang.
Dalam rapat kerja tersebut Wong Chun Sen menegaskan perlunya transformasi kebijakan dengan meninggalkan pola kerja business as usual. Ia mendorong DPRD agar menyusun kebijakan yang berbasis riset, data, dan kebutuhan riil masyarakat.
BACA JUGA : MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan Kota Medan benar- benar menjadi kota yang berkah yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Medan. Hal itu diungkapkan Hasyim SE usai mengikuti upacara HUT Kota Medan ke- 432 di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/7/2022). "Kita apresiasi beberapa aspirasi warga sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Ini berkaitan dengan 5 program prioritas yang merupakan harapan bagi warga Kota Medan," ungkap Hasyim SE. Seperti di bidang kesehatan. Hasyim SE menilai, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sudah semakin bagus. Selain itu, ada penambahan kuota yang cukup besar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Sedangkan di 2023, Pemko Medan memiliki program Universal Health Coverage (UHC). "Dengan Program UHC itu, warga Kota Medan sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan provider BPJS Kesehatan secara gratis, dengan membawa KTP. Ini berlaku untuk semua warga Kota Medan tanpa terkecuali. Selama ini kan, berobat gratisnya di Puskesmas," papar Hasyim SE. Selain itu, Hasyim SE menambahkan pemberdayaan UMKM di Kota Medan juga sudah semakin baik yang dibuktikan dengan dimasukkannya produk UMKM ke dalam e-katalog. Menurut Hasyim SE, tentunya ini merupakan wujud komitmen Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. "Artinya, seluruh OPD sudah bisa berbelanja produk UMKM Kota Medan melalui e-katalog," paparnya. Disinggung tentang penanganan banjir, Hasyim SE mmengharapkan Pemko Medan bisa menuntaskan masalah itu. Walau pun selama ini, penanganan genangan air di Kota Medan dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Begitu juga dengan penanganan banjir rob yang sudah dianggarkan dan di tahun 2022 ini sudah bisa digunakan anggarannya. Saya harap ini bisa didukung oleh seluruh stakeholders di Kota Medan, karena ini menjadi aspirasi warga Medan Utara" ujarnya. Terkait dengan infrastruktur jalan yang terlihat semakin banyak perbaikan, Hasyim SE mengharapkan agar kwalitas infrastruktur jalannya juga baik. Jangan, ketika baru diaspal saja yang terlihat mulus, namun tidak diikuti dengan kwalitas yang baik. Begitu juga dengan revitalisasi cagar budaya, seperti Lapangan Merdeka, Medan. Hasyim SE menilai hal itu sebagai langkah yang baik untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Medan. "Saya berharap, di usia Kota Medan yang cukup matang ini, ke- 432, Kota Medan benar- benar bisa menjadi kota yang nyaman, tentram, kondusif, angka kemiskinan bisa diturunkan dan tentunya menjadi kota yang berkah," pungkas Hasyim SE.
Menurut Wong, DPRD Kota Medan berkomitmen memperkuat kebijakan berbasis bukti melalui penerapan evidence-based policy, regulatory impact assessment, serta kolaborasi riset lintas sektor.
Ia juga menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pembentukan peraturan daerah, hingga penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat Medan yang majemuk.
Hasil rapat kerja tersebut akan ditindaklanjuti melalui sinergi antara DPRD Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, dan para pemangku kepentingan guna mewujudkan Medan yang inklusif, berdaya saing, dan bermartabat.
Rapat dihadiri perwakilan Wali Kota Medan Tri Putra Bayu Waas, Asisten Umum Sekretariat Pemko Medan Laksamana Putra Siregar, Sekretaris DPRD Kota Medan Ali Sipahutar, Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta Para anggota DPRD Medan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Medan, narasumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta perwakilan Kementerian Hukum RI. (Red)
Post Views: 818
