Dewan Sikapi Kebijakan Pemko Medan Soal Bedah Rumah Khususnya di Pesisir Belawan
Globalmedan.com | Medan – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik ST (Foto) menyikapi kebijakan Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan dalam hal bedah rumah di wilayah Medan Utara khususnya pesisir Belawan.
“Kita minta PKPPR Kota Medan memprioritaskan program bedah rumah bagi warga khususnya di pesisir pantai Belawan yang terbukti memiliki rumah tidak layak huni dan lingkungan kumuh,” sebut Ketua Komisi IV DPRD Medan tersebut kepada awak media ini, Jumat (13/5/2022) di Medan.
Dikatakan Haris Kelana Damanik ST yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu, dirinya mengaku asal daerah pemilihan (dapil) Medan Utara merasa prihatin sekali melihat pemukiman kumuh di daerah Medan Utara khususnya pesisir Belawan yang terkesan terabaikan.
Menurutnya, perbaikan lingkungan kumuh merupakan salah satu upaya penanganan penderita stunting. “Bila pemukiman tidak dibenahi, kasus stunting akan tetap berkelanjutan. Maka dari itu, masalah kebersihan dan penataan lingkungan harus sejalan,” ujar Haris.
Ditambahkannya, PKPPR diharapkan dapat merevisi persyaratan untuk mempermudah dapat bedah rumah. “Sepanjang warga Medan diharapkan ada solusi perbaikan bedah rumah. Apalagi anak pemilik rumah ternyata ada penderita stunting,” kata politisi Gerindra ini.
Sama halnya kepada Dinas PU Kota Medan, dia berpesan agar serius membenahi infrastruktur lingkungan kumuh di Medan Utara. “Kita minta kesiapan Dinas PU soal perbaikan infrastruktur jalan setapak dan parit di Belawan,” cetus Haris.
Ditehaskan, dirinya komit menyuarakan dan memfasilitasi perbaikan infrastruktur lingkungan di Belawan. Sama halnya dengan melakukan pengawasan yang maksimal terhadap kinerja OPD dalam pembenahan lingkungan Belawan agar berjalan baik. (rizky)
