MEDAN – Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Sama halnya anak kecil yang mendapat Bonbon (permen).
“Kiasan inilah yang tepat karena apa yang diberikan hanyalah sesaat namun dampaknya luar biasa bagi sendi perekonomian rakyat yang belum stabil semenjak Covid19 melanda Indonesia,” hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Medan, Tajuddin Sagala kepada wartawan, Selasa (13/09/22), di sela-sela kegiatan paripurna DPRD Medan.
Lebih lanjut Politisi PKS ini menegaskan bahwa secara nasional menolak kenaikan BBM, yang disampaikan melalui perwakilan rakyat baik di DPR-RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
Sambung Rajuddin, Partai PKS menolak tegas kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah.
“Jangan gara-gara BBM naik, masyarakat bawah semangkin susah dan sulit tingkat kehidupannya,” tukasnya.
Untuk itu lanjut Rajuddin terobosan pemerintah didalam mengurangi penderitaan rakyat terus kita dipertanyakan.
“Dan PKS sudah menyarankan pada pemerintah, yang pertama cabut atau batalkan kenaikkan harga BMM. Apabila pemerintah tetap menaikkan harga BBM, dengan memberikan BLT, maka berikanlah bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak. Yang kedua, pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan baru. Karena akibat kenaikkan harga BBM tersebut, banyak perusahaan yang tutup. Sehingga banyak karyawan yang di PHK, dan menjadi pengangguran,” tuturnya.
Rajuddin yang juga seorang Ulama kota Medan menilai, kalau selama ini, penerima BLT kebanyakan orang yang mampu.
“Secara ekonomi tercukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu, kita harap penyaluran BLT itu harus tepat sasaran,” harapnya.
Dan yang tak kalah penting, pemerintah harus sering melakukan operasi pasar. Dengan adanya operasi pasar, minimal dapat menekan kenaikan harga sembilan bahan pokok.
Diungkapkannya hal ini diperparah, ketika harga barang sudah naik, tidak akan pernah turun lagi. “Jelas ini akan menjadi beban bagi masyarakat didalam menganggung biaya hidup mereka setiap hari,” pungkasnya. (red)
