Anggota DPRD Kota Medan Dukung Larangan LGBT jadi Ranperda

MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan mendorong semangat larangan perilaku penyuka sejenis lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) menjadi Ranperda Kota Medan.

“Secara obrolan ada semangatnya kawan-kawan. Selain PKS (Partai Keadilan Sejahtera), seperti Demokrat, NasDem dan PAN (Partai Amanat Nasional) itu sama,” kata Syaiful di Medan, Jumat (13/1/2023).

Legislator ini meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT tersebut.

Ia menyebut masyarakat Kota Medan menolak perilaku LGBT yang menyimpang dan tidak sesuai nilai-nilai kemanusiaan dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila.

“Namun bila ada yang berlanjut di ranperda, mungkin sedang dibahas oleh masing-masing fraksi,” terang Syaiful.

Politisi ini menilai bahwa kampanye perilaku LGBT di ibu kota Provinsi Sumatera Utara dewasa ini sudah meresahkan, karena dikhawatirkan dicontoh oleh anak-anak di Kota Medan.

BACA JUGA :  MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan Kota Medan benar- benar menjadi kota yang berkah yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Medan. Hal itu diungkapkan Hasyim SE usai mengikuti upacara HUT Kota Medan ke- 432 di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (1/7/2022). "Kita apresiasi beberapa aspirasi warga sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Ini berkaitan dengan 5 program prioritas yang merupakan harapan bagi warga Kota Medan," ungkap Hasyim SE. Seperti di bidang kesehatan. Hasyim SE menilai, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sudah semakin bagus. Selain itu, ada penambahan kuota yang cukup besar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Sedangkan di 2023, Pemko Medan memiliki program Universal Health Coverage (UHC). "Dengan Program UHC itu, warga Kota Medan sudah bisa berobat di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan provider BPJS Kesehatan secara gratis, dengan membawa KTP. Ini berlaku untuk semua warga Kota Medan tanpa terkecuali. Selama ini kan, berobat gratisnya di Puskesmas," papar Hasyim SE. Selain itu, Hasyim SE menambahkan pemberdayaan UMKM di Kota Medan juga sudah semakin baik yang dibuktikan dengan dimasukkannya produk UMKM ke dalam e-katalog. Menurut Hasyim SE, tentunya ini merupakan wujud komitmen Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Medan. "Artinya, seluruh OPD sudah bisa berbelanja produk UMKM Kota Medan melalui e-katalog," paparnya. Disinggung tentang penanganan banjir, Hasyim SE mmengharapkan Pemko Medan bisa menuntaskan masalah itu. Walau pun selama ini, penanganan genangan air di Kota Medan dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Begitu juga dengan penanganan banjir rob yang sudah dianggarkan dan di tahun 2022 ini sudah bisa digunakan anggarannya. Saya harap ini bisa didukung oleh seluruh stakeholders di Kota Medan, karena ini menjadi aspirasi warga Medan Utara" ujarnya. Terkait dengan infrastruktur jalan yang terlihat semakin banyak perbaikan, Hasyim SE mengharapkan agar kwalitas infrastruktur jalannya juga baik. Jangan, ketika baru diaspal saja yang terlihat mulus, namun tidak diikuti dengan kwalitas yang baik. Begitu juga dengan revitalisasi cagar budaya, seperti Lapangan Merdeka, Medan. Hasyim SE menilai hal itu sebagai langkah yang baik untuk menambah ruang terbuka hijau di Kota Medan. "Saya berharap, di usia Kota Medan yang cukup matang ini, ke- 432, Kota Medan benar- benar bisa menjadi kota yang nyaman, tentram, kondusif, angka kemiskinan bisa diturunkan dan tentunya menjadi kota yang berkah," pungkas Hasyim SE.

“Kalau saya melihat ini sudah meresahkan, karena mereka muncul di kawasan-kawasan yang ramai orang. Bukan hanya dewasa, tapi anak-anak dan remaja kita ada di sana,” katanya.

Pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait supaya mengkampanyekan bahwa penyakit sosial ini bisa disembuhkan.

“Saran saya pemerintah memperbanyak kegiatan positif bagi masyarakat, dan mereka ini juga dikampanyekan untuk bisa sembuh. Tidak boleh kita biarkan, karena makin bertambah nanti,” tutur Syaiful yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan ibu kota Provinsi Sumatera Utara tidak mentolerir praktik pasangan sejenis atau LGBT di Kota Medan, Sumatera Utara. (red)

Recent Posts