MEDAN– Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I ajukan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026 untuk 6 ribu mahasiswa Pergurian Tinggi Swasta ( PTS) di Sumut.
“Untuk kuota KIP Kuliah 2026 ini, kita ajukan bagi enam ribu mahasiswa di 120 dari 188 PTS Sumut,” kata Kepala LLDikti Sumut, Prof. Saiful Anwar Matondang, Selasa (3/2/2026).
Namun dia belum mengetahui berapa kuota yang diterima dari pengajuannya tersebut. Sedangkan pada tahun lalu kuota diberikan sebanyak 3.900 mahasiswa
Menurut Saiful, dari 188 PTS di Sumut itu, 120 di antaranya akan mendapatkan KIP Kuliah. Sedangkan 68 lainnya belum bisa menerima karena belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk penerima KIP Kuliah, kampus wajib memiliki akreditasi institusi dan prodi aktif, pelaporan PDDikti tepat waktu 31 Maret, ada laporan Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual, serta patuh terhadap aturan Dikti.
“Jadi kalau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, kita tulis saja tidak memenuhi syarat,” sebutnya
Ia menegaskan seluruh proses dilakukan sesuai aturan karena jika kampus tidak memenuhi ketentuan, usulan LLDikti pun akan ditolak pusat terkait pembiayaannya.
Saiful menyebutkan, keterbatasan kuota membuat LLDikti tidak bisa memenuhi seluruh usulan kampus.
Misalnya kampus UMSU yang mengajukan kuota lebih 100 karena mahasiswanya banyak, tapi karena kemampuan terbatas, jadi cuma 100 diberikan.
Menurut dia, kuota KIP per kampus memang dibatasi, maksimal diberikan 100 mahasiswa, khususnya bagi PTS dengan jumlah mahasiswa barunya banyak
Namun bagi kampus kecil dengan jumlah mahasiswa sedikit, maka numlahnya juga diberikan kecil
Saiful menyebutkan, jika dari 6 ribu pengajuannya itu, namjn yang diberi 4 ribu, jadi kuota itulah yang dibagi berdasarkan jumlah mahasiswa kampus.
Dia juga mengungkapkan tidak semua PTS unggulan tertarik menerima KIP, karena biaya pendidikan kampus tersebut lebih tinggi dari nilai bantuan KIP.
Disebutkannya, ada biaya prodi itu capai Rp15 juta, sementara dari KIP cuma Rp10,5 juta. Jadi karena “nombok, maka kampusnya tidak menrima KIP tersebut.
Saiful menyebutkan, selain KIP yang diusulkan LLDikti, juga ada KIP dari jalur dana aspirasi. Pada 2025 lalu jumlahnya capai 23.000 mahasiswa untuk perguruan tinggi se-Sumut
Bantuan Relaksasi
Sementara itu bagi mahasiswa yang orangtuanya terdampak bencana banjir di Sumut dan Aceh, LLDikti juga mengusulkan bantuan dana relaksasi ke pusat.
“Kita juga sudah mengajukan bantuan relaksasi biaya kuliah bagi 6.000 mahasiswa ke pusat,” kata Saiful.
Saiful menyebutkan, usulan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pendidikan yang meminta perguruan tinggi mendata mahasiswa dari keluarga korban bencana.
Bantuan yang diajukan meliputi pembayaran SPP serta uang saku mahasiswa selama satu semester.
Namun, jumlah penerima yang disetujui masih menunggu keputusan karena semester baru akan segera dimulai.
Pendataan dilakukan agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan studi tanpa tekanan ekonomi pascabencana yang dialami keluarganya.
Di sisi lain, sejumlah kampus kembali membuka posko bantuan untuk mahasiswa terdampak.
Selain pendampingan, sebagian mahasiswa juga mendapat tempat tinggal sementara di rumah warga yang tidak terdampak banjir.
LLDikti Sumut turut menerima surat dari sejumlah kepala daerah terkait permohonan keringanan biaya kuliah.
Salah satunya dari Bupati Aceh Pidie yang meminta mahasiswa asal daerahnya dibebaskan dari pembayaran SPP selama satu semester.
“Bupati Aceh Pidie membuat surat ke saya, agar diteruskan ke kampus-kampus swasta supaya anak-anak dari Aceh Pidie itu dibebaskan SPP satu semester. Jadi, ada keringanan lah relaksasi kepada anak-anak,” ujar Saiful.
Pada kesempatan yang sama, ia menyebut pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyetujui 104 proposal pengabdian dari kampus di Sumatera Utara untuk membantu pemulihan daerah terdampak banjir.
Setiap proposal melibatkan sekitar 50 mahasiswa yang mengabdi selama satu bulan pada masa libur kuliah.
Total peserta mencapai sekitar 2.550 orang, dengan pendampingan dosen pembimbing dan didominasi mahasiswa dari perguruan tinggi swasta.
Mahasiswa tersebut diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Aceh Tamiang, guna mendukung proses pemulihan masyarakat bersama pemerintah daerah. ( swisma)
