MEDAN –Sekita 1.000 peserta dari berbagai negara dalam mengikuti International Seminar and Conference of the Malay-Islamic World, Senin (24/11/2025)
Kegiatan yang digelardi Gelanggang Mahasiswa UIN Sumatera Utara (UINSU) Jalan Sutomo Medan itu dibuka Menteri Agama (Menag) RI, Prof. Nasaruddin Umar.
Pada pertemuan tersebut empat Universitas Islam Negeri (UIN) berkolaborasi menyusun policy brief geopolitik.
Menag mengungkapkan bahwa empat Universitas Islam Negeri (UIN) berkolaborasi menyusun policy brief geopolitik melalui rangkaian Seminar dan Konferensi Internasional.
Empat kampus yang terlibat yakni UIN Alauddin Makassar, UIN Sumatera Utara, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, masing-masing mengangkat isu geopolitik berbeda.
Dokumen tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri RI sebagai bahan rujukan kebijakan global.
“keempat UIN yang berkolaborasi menyelenggarakan seminar internasional ini sebagai kontribusi akademik atas arah kebijakan Presiden Prabowo di forum global,” ujar Menag.
UIN Sumatera Utara mengangkat tema “Reading The Geopolitical Direction of President Prabowo: Revitalizing the Role of the Malay-Islamic World in the New Global Order.”
Sedangkan UIN Alauddin Makassar menggelar seminar bertajuk “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza.”
Disebutkan Menag, kegiatan ini membedah arah kebijakan Indonesia dalam mendorong solusi dua negara serta kontribusi Presiden Prabowo terhadap upaya perdamaian di Gaza.
Seminar yang berlangsung 24–25 November 2025 ini menghadirkan narasumber dari berbagai negara.
“Dari sini kita berharap lahir pemikiran regional di Asia Tenggara untuk membantu Presiden merumuskan kebijakan luar negeri berbasis iman dan nilai agama,” lanjut Menag.
Sementara UIN Sunan Ampel Surabaya fokus membahas karakter moderasi beragama Indonesia.
“Di Surabaya akan dikupas mengapa Islam di Indonesia dapat moderat serta fondasi intelektual umatnya,” jelasnya.
Adapun UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menjadi tuan rumah puncak acara.
Tiga pokok pikiran dari Makassar, Medan, dan Surabaya akan dirumuskan menjadi satu policy brief final untuk diserahkan kepada Kemenlu RI.
Imam Besar Masjid Istiqlal ini mengarakan, proses ini melibatkan pandangan akademisi ahli dengan dukungan data kuantitatif dan kualitatif.
Menag menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan respon atas sikap Presiden Prabowo di berbagai forum internasional terkait isu kemanusiaan di Palestina.
“Kita mendukung langkah tegas Presiden Prabowo yang menyatakan Indonesia wajib terlibat aktif dalam penyelesaian konflik Palestina, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian,” ujar Menag.
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia bangga memiliki pemimpin yang berani memperjuangkan perdamaian dunia, dan ketegasan Presiden Prabowo turut mendapat apresiasi dari tokoh internasional.
Rektor UINSU, Prof. Dr. Nurhayati pada sambutannya menyebutkan seminar yang dihadiri 1.000 peserta itu melibatkan akademisi, ulama, peneliti, tokoh masyarakat, hingga perwakilan diplomatik.
Hadir pula sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, serta Head of Mission Konsulat Malaysia, Shahril Nizam Abdul Malek.
Prof. Nurhayati menekankan bahwa dinamika geopolitik global menuntut kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi persoalan kemiskinan, fragmentasi sosial, dan disrupsi digital.
Dikatakannya, dunia Melayu-Islam memiliki modal besar berupa warisan budaya yang kaya, nilai keagamaan universal rahmatan lil’alamin, populasi signifikan di Asia Tenggara, serta jejaring riset yang terus berkembang.
Ia menambahkan bahwa forum seperti AICIS+ 2025 dan Konvensi DMDI merupakan “titik balik” peradaban yang mempertemukan kekuatan moral, intelektual, dan inovasi keilmuan.
Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Basarin Yunus Tanjung, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan internasional ini.
“Kampus sebagai rujukan akademik dalam kajian kebijakan publik sangat penting bagi pemerintahan. Pemprov Sumut sangat mengapresiasi kegiatan ini,” kata Basarin. (swisma)
