MEDAN-Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa mengatakan, dampak pelemahan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi memberikan devisa positif pada peningkatan sektor pariwisata konsumsi rumah tangga, dan perdagangan.
“Melemahnya rupiah itu bahkan membuat harga produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional sehingga mendorong permintaan dari luar negeri,” ungkap Ameriza pada bincang bareng media ( BBM), Jumat (7/8/2026).
Pada BBM itu turut dihadiri
Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sumut, Yovvi Sukandar serta Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (DJPB Sumut), Edy Purwantoi. Tampil
sebagai moderator Deputi KPwBI Sumut Iman Gunadi,
Disebutkannya, melemahnya rupiah berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sehingga mendorong penerimaan devisa dari sektor pariwisata.
“Pelemahan nilai rupiah itu juga membuat biaya kunjungan wisman di Indonesia relatif lebih murah terutama yang menggunakan dolar Amerika Serikat,” katanya.
Dia juga menjelaskan, pelemahan rupiah disertai lonjakan investasi dari Rp301 miliar menjadi Rp545 miliar.
Selain itu juga dorongan belanja pemerintah pusat melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), pemulihan pascabencana, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa, dan Tol Trans-Sumatera.
Lebih lanjut dijelaskannya, pada sektor perdagangan, Sumut tumbuh tinggi di angka 10,06 persen.
Sedangkan sektor konstruksi terakselerasi berkat pembangunan Kawasan Industri dan KEK, sehingga Kota Medan dinilai sangat strategis dikembangkan menjadi pusat MICE, karena berjarak dekat dengan Malaysia dan Singapura.
“Prospek ke depan, kami meyakini sepanjang tahun 2026 ini perekonomian Sumatera Utara masih mampu tumbuh antara 4,9% sampai 5,7%,” tegas Ameriza sembari menambahkan
Dia juga.menyebutkan, tingkat inflasi Sumut diperkirakan kembali normal pada sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen setelah tahun lalu menyentuh 4,66 persen.
Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sumut Yovvi Sukandar memastikan indikator keuangan daerah pada semester I-2026 sangat terkendali dengan tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan 62,6 persen dan Non-Performing Loan (NPL) Gross rendah di level 1,9 persen.
Dikatalan Yovie, menyambung optimisme Bank Indonesia terkait target pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 4,9%–5,7% di akhir 2026, realisasi pertumbuhan kredit perbankan pada semester I telah mencapai 7,55%.
” OJK optimistis sektor jasa keuangan dapat berkontribusi maksimal,” ujarnya.
Yovvi menyebutkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 4,9 persen, pertumbuhan kredit perbankan dibutuhkan mencapai 9,8 persen hingga akhir tahun.
Hingga semester I-2026, OJK merealisasikan restrukturisasi kredit terdampak bencana hidrometeorologi November 2025 sebesar Rp1,6 triliun.
Angka itu terdiri atas sektor perbankan Rp1,4 triliun bagi 45.230 debitur UMKM serta sektor pembiayaan bagi 33.329 rekening dengan lokasi tertinggi di Deliserdang, Langkat, dan Medan.
Dalam hal perlindungan konsumen, OJK Sumut menerima 1.878 pengaduan didominasi masalah petugas penagihan, data SLIK, pemblokiran rekening agen Laku Pandai.
Kemudian 877 pengaduan ke Satgas Pasti terkait pinjol dan investasi ilegal yang kini memfokuskan pendalaman pada 8 entitas di Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Toba.
Indonesia Anti-Scam Centre mendata 22.000 pelapor korban penipuan di Sumut dengan modus tugas paruh waktu deposit berantai, forex, serta money game.
Selannutnya OJK melakukan 206 kegiatan edukasi keuangan kepada 130.878 peserta serta pendorongan instrumen Pasar Modal seperti EBA-SP, Sukuk Daerah, dan RDPT.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sumut Edy Purwanto membeberkan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Triwulan II-2026 tumbuh agresif mencapai 14,17 persen, yang merupakan rekor tertinggi sejak 2022.
Disebutka Edy, pertumbuhan di Sumatera Utara ini didorong oleh respons kebijakan fiskal APBN semester I-2026 dalam mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pascabencana.
Realisasi Belanja Negara di Sumatera Utara melalui Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat mencapai Rp10 triliun.
Penyaluran TKD ke seluruh Pemda di Sumut hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp25 triliun atau naik 24,77 persen, dengan kenaikan Belanja Modal Pemerintah Pusat mencapai hampir empat kali lipat yang disalurkan melalui Kementerian PUPR untuk pemulihan infrastruktur.
Edy merinci penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) naik 3 kali lipat menjadi Rp2,4 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) tumbuh 26,48 persen, yang mana TKD menyokong rata-rata 78 persen APBD seluruh Pemda di Sumut dibanding porsi PAD yang hanya 22 persen.
Pada komponen TKD, perbandingan penyaluran menunjukkan peningkatan drastis pada DBH yang mencapai Rp2,4 triliun.
Selain itu, terdapat tambahan alokasi DAU dan DBH sebesar Rp473 miliar untuk Pemda di Sumut.
Akselerasi penyaluran dana penanganan bencana didukung diskresi PMK-102 berupa simplifikasi syarat administratif, dengan total alokasi mencakup DAU Bencana Rp4,2 triliun, DBH Bencana Rp5,5 miliar, serta Belanja K/L PUPR Rp4,3 triliun.
Di luar APBD regional, pemerintah pusat turut mengucurkan Bansos PKH dan sembako senilai Rp1,77 triliun untuk 2,65 juta penerima.
Kemudian penyaluran KUR naik 14,8 persen menjadi Rp8,8 triliun untuk 112.000 debitur, serta pembiayaan UMI dan PNM Mekaar naik menjadi Rp127 miliar bagi 73.000 debitur. ( swisma