Inflasi Terkendali, Kebutuhan Pangan di Sumut Cukup pada Nataru
MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menyatakan kebutuhan pangan di wilayah Sumut cukup untuk periode Natal dan Tahun Baru 2024. Inflasi Sumut pun terjaga dan masih dalam kondisi terkendali.
Menurutnya kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) ini dalam rangka menjaga stabilitas harga jelang Nataru.
“Bahan pangan kita tercatat cukup untuk menghadapi libur Nataru ini. Insya Allah tidak terjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut,” kata Hassanudin
usai rapat tersebut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/12/2023).
Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berinovasi dalam menjaga stabilitas harga menjelang Nataru.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar wilayah sentra produksi dan kota-kota konsumsi.
Dijelaskannya, angka inflasi Sumut hingga November 2023 terkendali, namun perlu perhatian khusus terutama pada komoditas volatile food menjelang Nataru.
Cabai merah, beras, dan gula pasir menjadi sorotan karena berkontribusi besar pada inflasi.
“Untuk pengendalian inflasi 2024, kita akan upayakan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), perluasan jenis komoditas yang dijual, serta penguatan aspek komunikasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan GPM,” jelasnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (BI Sumut), IGP Wira Kusuma menyebut, intensitas pelaksanaan pasar murah menjadi faktor penting dalam upaya penurunan laju inflasi volatile food di Sumut.
Berdasarkan pantauan laju inflasi volatile food gabungan lima kota IHK Sumut (Medan, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Sibolga), intensitas pelaksanaan pasar murah terbukti berdampak pada penurunan laju inflasi VF.
Menurutnya, rutinitas pelaksanaan pasar murah akan semakin efektif dalam stabilisasi gejolak harga volatile food, khususnya menjelang Nataru 2024.
Disebutkannya, pelaksanaan GPM atau pasar murah menurut saya efektif, namun perlu perbaikan ke depan.
“Pelaksanaan pasar murah yang hanya berlangsung satu hari di beberapa kabupaten/kota kurang memberi dampak signifikan.
Hendaknya diberlakukan minimal selama seminggu,” katanya.
Ia juga memberi beberapa rekomendasi yakni rekomendasi jangka pendek, diantaranya, implementasi Early Warning System (EWS), pasar murah, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui komunikasi.
Sedangkan, rekomendasi jangka menengahnya adalah penguatan peran BUMD.
Dalam kesempatan itu, BI juga menyerahkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa 102.500 bibit cabai unggul kepada kelompok masyarakat, kelompok tani dan pesantren di Sumut.
Kemudian, bantuan 350 paket sembako dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sumut, showcasing UMKM dan business matching komoditas pangan. (swisma)