MEDAN-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Asim Saputra mengatakan, Sensus Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 merupakan kelanjutan dari Sensus Pertanian 2023 (ST2023).
“Pada SEP 2024 menyediakan data untuk menjawab tantangan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani,” kata Asim dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di Mikie Holiday Resort & Hotel Berastagi, Selasa (22/10/2024)
Pada rakorda Evaluasi Kegiatan SEP 2024 yang digelar BPS Sumatera Utara itu dibuka Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Agus Fatoni.
Asim juga mengatakan, melalui survei ekonomi pertanian diharapkan dapat diketahui kesejahteraan petani
Asim juga meminta untuk bangun sinergi dan koordinasi dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan SEP 2024 untuk mendukung perumusan kebijakan pertanian yang tepat sasaran.
“Jadi pastikan seluruh administrasi kegiatan dan keuangan pelaksanaan SEP akuntabel terdokumentasi dengan baik,” harapa Asim.
Pada rakorda itu Asim menyampaikan beberapa pencapaian yang diraih insan di lingkup BPS se- Sumatera Utara dan juga peningkatan pelayanan publik yang signifikan dari segi sarana dan prasarana.
Dia memaparkan pendataan SEP 2024 dimulai Maret – April 2024 finalisasi kuesioner. April – Mei 2024 workshop Intama, pelatihan Innas, pelatihan Inda serta pelatihan petugas.
Kemudian pada 1-30 Juni 2024 pendataan dan pengawasan
lapangan serta berlanjut Juli- Agustus 2024 pengolahan data.
Selanjutnya pada September – Oktober 2024, evaluasi data dan pengecekan tabulasi. Sementara Oktober – November 2024 penyusunan dan finalisasi publikasi serta rilis publikasi pada Desember 2024 .
Asim minta kepada jajarannya agar jangan berpuas diri, terus kawal kualitas data untuk menghasilkan potret akurat kondisi ekonomi pertanian Sumut.
“SEP memotret gambaran keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan petani,” ungkap Asim.
Acara itu juga dihadiri Pemkab/Pemko, Kepala BPS kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya.
Rapat koordinasi ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SEP 2024 dapat berjalan secara menyeluruh dan komprehensif.
Dalam Rakorda ini akan dievaluasi data hasil Survei Ekonomi Pertanian 2024. Data Pertanian tentu saja merupakan salah satu data strategis yang menjadi rujukan sekaligus dasar pembangunan.
Karena itu menarik mencermati tema Rakorda yang diusung kali ini, yakni “Evaluasi Data Survei Ekonomi Pertanian 2024 untuk mengawal Kualitas data Pertanian”. Data yang dihasilkan dalam SEP2024 nanti, pasti akan sangat bermanfaat .
Pj Gubsu, Agus Fatoni pada sambutan pembukaannya mengatakan, data yang dihasilkan dari SEP 2024 akan memberikan gambaran nyata tentang kondisi ekonomi sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara.
“Hasil kerja keras kita semua akan kegiatan SEP 2024 menjadi dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan pembangunan pertanian, demi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Agus Fatoni.
Menurut Agus Fatoni diwakili Staf Ahli Gubsu Bidang Ekonomi, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Alam, Manna Wasalwa Lubis, data adalah jenis kekayaan baru bangsa, Kini data lebih berharga dari minyak.
Pernyataan ini secara gamblang menegaskan betapa pentingnya data bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Data adalah pijakan dalam segalah hal. Landasan bagi terwujudnya pembangunan yang efektif dan efisien.
“Kita tak lepas dari data. Sebelum ke pasar ibu-ibu mulai mengumpulkan data harga barang-barang yang akan dibeli,” sebutnya.
Mereka kemudian memperkirakan berapa kebutuhan belanja yang harus disiapkan. Seorang pelajar yang baru lulus mulai mencari data tentang sekolah yang akan menjadi tujuan berikutnya dan masih banyak lagi.
“Semuanya membutuhkan data. Maka, disadari atau tidak, data sesungguhnya lekat dengan setiap langkah dalam kehidupan kita,” ungkapnya.
Menurutnya jika untuk skala mikro saja membutuhkan data, apalagi untuk skala yang lebih besar.
Pemerintah misalnya. Yang diamanatkan mengelola uang rakyat. Uang yang harus dibelanjakan untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan di segala bidang. Maka sudah barang tentu tidak bisa terlepas dari data.
Pemerintah tidak akan bisa mewujudkan arah pembangunan yang jelas dan terukur tanpa dukungan data yang baik.
Data, katanya adalah pijakan bagi perencanaan, pemantauan hingga evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
“Besar harapan saya, Data SEP yang akan dirilis BPS bisa dimanfaatkan semua pihak terkait baik pemerintahan maupun masyarakat dalam merumuskan kebijakan strategis di sektor pertanian sehingga pembangunan pertanian di Sumut menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Selain data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik, dia juga berharap proses pengumpulan data Sektoral juga dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah desa menjadi penyelenggara kegiatan statistik di wilayahnya masing-masing sehingga peran desa sebagai satuan wilayah terkecil menjadi sangat penting.
Hal ini karena desa tidak menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan.
Karena itu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, diperlukan penguatan tata kelola pemerintah desa dalam upaya pembangunan wilayahnya guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Rekomendasi Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics (GSARS), FAO terkait pelaksanaan Sensus dan Survei Pertanian secara terintegrasi. Pemenuhan Minimum Set of Core Data (Global Strategy) untuk kompilasi statistik pertanian global.
Memenuhi kebutuhan data perencanaan kebijakan pembangunan pertanian. Membantu memonitor SDGs Pertanian melalui penyedian indikator SGDs. Pertanian (farm-based SDGs indikator) berstandar global.
Infirmasi yang diperoleh dari SEP 2024 ini yakni untuk mendapatkan informasi terkait karakteristik unit usaha pertanian, pendapatan dari kegiatan pertanian, pengeluaran unit usaha pertanian, investasi, keuangan, dan asuransi yang dimiliki dan Indikator SDG’s.(swisma)
