Distribusi Minyak Goreng Curah di Sumut masih Terkendala
GLOBALMEDAN.COM, MEDAN- Pendistribusian minyak goreng curah di Sumatera Utara masih terkendala dengan persoalan teknis di lapangan.
Kendala tersebut seperti kesiapan pedagang eceran dalam memenuhi persyaratan yang diatur dalam aplikasi Sistem Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) serta kendala transportasi truk tangki minyak goreng.
Persoalan distribusi ini terungkap dalam diskusi yang diadakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Jumat (8/4/2022).
Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan KPPU, ketersediaan minyak goreng curah masih belum normal dan harga masih banyak yang dijual di atas HET.
Untuk itu KPPU perlu memastikan apakah terjadi penyimpangan dalam distribusi minyak goreng curah yang mengarah ke perilaku penahanan pasokan atau kartel.
Disebutkannya, dalam upaya pengawasan terhadap distribusi minyak goreng curah di wilayah Sumatera Utara, KPPU mengundang PT PPI dan PT RNI selaku anak perusahaan dari BUMN Pangan Id Food yang mendapat penugasan untuk mendistribusikan minyak goreng curah.
“Kita berharap hasil diskusi ini dapat memetakan permasalahan dan kendala dalam distribusi minyak goreng curah di Sumatera Utara” ujar Ridho.
Ridho juga menyebutkan, terkait persoalan kendala NPWP di pedagang eceran tradisional, pemerintah diminta untuk segera membantu pengurusan NPWP tersebut sehingga semakin banyak pedagang yang dapat menyalurkan minyak goreng curah.
Selain itu perlu juga dipikirkan alternatif solusi untuk mendistribusikan minyak goreng curah melalui ritel modern.
Namun solusi tersebut harus dipikirkan secara matang karena meskipun ada penetapan HET sehingga tidak terjadi persaingan harga, akan tetapi dapat berpotensi menimbulkan polemik dengan pedagang pasar tradisional.
Sedangkan terkait potensi penyelewengan dalam bentuk oplosan atau repacking, KPPU mengajak masyarakat untuk mewaspadainya.
”Jika muncul kemasan minyak goreng baru yang belum pernah ada selama ini, masyarakat dapat segera melaporkan pada dinas terkait atau KPPU. Nanti dapat kita bawa ke lab untuk memastikan apakah itu minyak goreng curah atau kemasan,” ujar Ridho
Pada pertemuan itu Ridho menyampaikan pihaknya fokus pada penanganan kasus dugaan kartel minyak goreng yang telah masuk ke tahap penyelidikan dengan telah ditemukannya 1 alat bukti.
Selain itu KPPU Kanwil I juga akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan terkait distribusi minyak goreng curah serta berkoordinasi dengan stakeholders untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng curah sesuai HET.
Dalam kesempatan yang sama, Kushendratno, perwakilan dari PT. PPI menjelaskan, sejak ditugaskan untuk menyalurkan minyak goreng curah pada 1 Maret 2022, pihaknya telah menyalurkan minyak goreng curah sebanyak 303 ton, yang diperoleh dari Permata Hijau Group.
“Pola distribusi penyaluran minyak goreng curah ini dari produsen ke distributor lalu ke retail tradisional,” ungkapnya.
Namun diakuinya ada persyaratan yang harus disiapkan pengecer tradisional untuk dapat menjual minyak goreng curah yaitu harus memiliki KTP, NPWP, email, mengisi pakta integritas dan memasang spanduk.
”Kami ingin dapat menyalurkan ke semua pedagang tradisional, namun tidak semua pedagang memiliki NPWP dan alamat email,” ujarnya.
Akibatnya, kata Kushendratno pedagang yang tidak memenuhi syarat membeli minyak goreng dari pedagang yang bisa menyalurkan dengan harga HET atau berbagi margin, sehingga mereka pasti akan menjual kembali di atas HET
Sementara Henry Sinaga yang mewakili PT RNI menambahkan kendala lain yang dihadapi adalah masalah kapasitas truk tangki untuk menyalurkan minyak goreng curah ke retail tradisional.
Dari target penyaluran minyak goreng sebesar 2.500 ton, RNI baru dapat menyalurkan kurang lebih 600 ton.
” Untuk menyalurkan minyak goreng curah, kami lebih membutuhkan truk tangki kapasitas 7-8 ton, sementara truk tangki yang banyak tersedia kapasitas 20-30 ton. Dengan kapasitas yang terlalu besar, akan menyulitkan bagi kami untuk ke pasar tradisional yang ada di jalur sempit dan padat, juga tidak ekonomis karena akan tersisa di dalam tangki,” imbuh Henry.
Sebagaimana diketahui, di Sumatera Utara terdapat 17 produsen minyak goreng curah dan 23 distributor.
Dari komitmen produsen minyak goreng untuk menyediakan minyak goreng curah sebanyak 18.840 ton, yang tersalurkan baru sekitar 5.747 ton.
Penyaluran minyak goreng curah juga sempat sedikit terhambat karena adanya penyesuaian harga dengan adanya kenaikan pajak PPN menjadi 11%.
Hal menarik yang muncul dalam diskusi dan perlu pengawasan di lapangan adalah adanya indikasi pengoplosan minyak goreng curah dengan CPO.
Jika ada distributor yang menjual minyak goreng curah dalam bentuk drum dengan harga di bawah yang ditetapkan pemerintah, maka patut dicurigai karena dari produsen tidak menjual ke distributor dalam bentuk drum, melainkan diantar dengan truk tangki. ( swisma)